Antara Cipta Lapangan Kerja dan Keberlangsungan Lingkungan Kita

Rasanya relevan untuk meminjam tuhan (dengan “t” kecil) Kemanfaatan Ekonomi (Economic Utility) yang diciptakan Neil Postman dalam membahas rencana pemerintah memudahkan investasi melalui Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja. Seperti tuhan lainnya, kata Postman, tuhan Kemanfaatan Ekonomi tersebut diliputi ketidaksempurnaan. Tuhan ini tak punya perasaan, ia hanya menjanjikan kepada para pengikutnya sebuah konsepsi sifat manusia yang agak problematik seolah-olah seseorang dijamin dan diyakinkan pekerjaan yang menimbulkan banyak keuntungan.

Tapi pada kenyataannya, rencana pemerintah memudahkan investasi melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu bisa memperburuk krisis ekologi dan konflik sosial: hal-hal yang tak pernah dilibatkan dalam firman tuhan tersebut. Ia tak pernah melarang pengikutnya untuk memperkosa lingkungan selama itu adalah cara untuk hidup-dan tumbuh-dan bertahan.

Mengulang apa yang dikatakan Bima Satria Putra dalam pengantar Ekologi dan Anarkisme-nya Murray Bookchin bahwa, “hutan tropis kita yang kaya, dengan biodiversitasnya (red. keragaman hayati), semakin terancam oleh deforestasi dan kebun sawit monokultur. Tambang-tambang semakin menggila. Pembangunan area-area industri baru telah mengonversi lahan-lahan pertanian yang di satu sisi membutuhkan lebih banyak lagi pembangkit listrik yang kotor,” adalah klaim dasar dan penyebab utama krisis ekologi di Indonesia. Bukan tak mungkin dan memang begitu adanya, apa yang dipaparkan Bima Satria kian menjadi ancaman yang tinggal selangkah lagi mengoyak alam kita ketika lajur investasi dipermudah lewat Omnibus Law ini.

Mengutip berita Harian Kompas bertajuk Undang-Undang Sapu Jagat Bisa Perparah Krisis tertanggal 11 Januari 2020, “setidaknya ada beberapa poin substansi yang perlu dikritisi dalam draf Omnibus Law, antara lain, terminologi izin lingkungan yang dihilangkan dan tak menjadi syarat penerbitan izin usaha. Lalu, pengaturan ulang mekanisme penilaian (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL atau uji kelaikan oleh komisi diusulkan pihak ketiga dengan penunjukan oleh pelaku usaha, ini rentan konflik kepentingan.” Padahal, tanpa perlu melihat draf Omnibus Law tersebut, dua hari sebelum berita itu terbit, Kompas terlebih dulu membuat laporan terkait 305 perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan.

Dalam iklim ekonomi yang menuntut tumbuh atau mati, di mana para pelakunya bersaing untuk mengalahkan satu sama lain dan memaksimalkan nilai keuntungan, menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atas dasar-dasar ekologis adalah sesuatu yang logis untuk mempertahankan planet ini dari kehancuran. Karena, demi terjaminnya kelestarian lingkungan, daur ulang dan menghemat air saja tidak cukup.

“Apakah kesenjangan ekonomi disebabkan oleh alam yang tak mampu menyediakan apa-apa lagi?” tanya Victor Serge di sebuah artikel bertajuk Melawan Rasa Lapar dalam majalah l’anarchie, 21 September 1911. Lalu, 111 tahun kemudian kita mengamininya. Alam telah mati. Sumber daya alam kita begitu genting sehingga manusia berada di bawah belas kasihan kerusakan alam. Tapi sejauh ini, selama satu abad setelah artikel Victor Serge terbit di Perancis, kita hanya lebih memilih mempermasalahkan dampak, sementara kita abai membahas sebabnya.

Padahal, analisis pasca-kejadian itu sepintas lalu seringkali hilang di udara yang kotor bercampur polusi yang dihasilkan industri-industri.

Di kemudian hari, kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan yang dari waktu ke waktu mendera manusia akan menyulut pemberontakan suatu masyarakat. Akan datang Alice-Alice baru yang melawan Umbrella Corporation seperti di serial Resident Evil. Ya, erosi atas tubuh, atas kesehatan manusia, atas menipisnya sediaan pangan, atas hilangnya ruang hidup-lah yang menandai akhir suatu Negara seperti hancurnya Umbrella Corporation setelah apa yang mereka lakukan terhadap manusia.

ANGGA PERMANA SAPUTRA