Potret petani Desa Jatisari saat memanen sayur sosin pada Jumat 16 Agustus 2024 (Candra Okta Ahmadi/JUMPAONLINE)

Bandung, Jumpaonline Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, adakan program kerja Desa Binaan “Equality Before the Law” di Desa Jatisari, Kabupaten Bandung pada 13 – 18 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuat untuk mensosialisasikan serta memberikan bantuan hukum kepada warga setempat yang membutuhkan.

Luana, ketua pelaksana Desa Binaan “Equality Before the Law”, mengatakan jika program ini dibuat menyasar pada warga yang membutuhkan bantuan hukum. Salah satu kegiatan yang diadakan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum melalui beberapa kegiatan, seperti seminar, safari, dan konsultasi.

“Kita berbincang-bincang dengan masyarakat, kemudian menggali perkara apa saja yang ada, disusun kronologisnya, kami minta kontaknya, dan kemudian kami arahkan ke LBH,” jelasnya.

Luana memaparkan, masih banyak warga di Desa Jatisari yang belum sepenuhnya memahami proses hukum. Secara khusus ia menyebutkan bahwa perkara yang ada sangat berimbas pada perekonomian warga. Salah satunya, cukup banyak warga yang melakukan perceraian hanya dengan sistem talak dan tidak melalui proses pengadilan. Hal tersebut berimbas pada proses pembagian harta serta hak-hak lain yang sudah diatur dalam hukum.

“Dari sisi perspektif masyarakat awam, (perkara yang ada-red) cukup berat. Karena apa yang mereka anggap sepele itu bisa berimbas pada mereka di masa depan,” ucapnya.

Di sisi lain, Cokro, warga Desa Jatisari, mengaku jika perkara yang cukup sering ditemui di desa ini adalah persoalan petani yang kerap merugi. Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan pembagian upah bagi petani. Imbasnya upah yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Soalnya yang mengkoordinirnya kurang (memperhatikan hak-hak petani-red),” ucapnya.

Ia menambahkan, di tengah kondisi merugi, warga tidak dapat mencari penghasilan lain karena tidak ada pekerjaan lagi selain menjadi petani. Ia juga berharap ke depannya ada seseorang yang dapat membantu mengarahkan dan bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak warga.

CANDRA OKTA AHMADI

Pengurus LPM ‘Jumpa’ Unpas

Editor: NIPA RIANTI NUR RIZKI DEWI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *