Sumber: baladagehel/instagram

Ada sesuatu yang ganjil ketika sebuah band harus kehilangan panggung bukan karena persoalan musikal, melainkan karena karya dan suara yang mereka bawa dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Kita sedang membicarakan musik, sekumpulan bunyi yang disusun menjadi lagu, dimainkan di hadapan penonton, lalu pulang bersama ingatan orang-orang yang mendengarkannya. Namun, belakangan, musik seperti tidak lagi dipandang sesederhana itu. Ketika sebuah lagu menyentuh persoalan sosial, mengusik kenyamanan penguasa, atau memberi ruang bagi keresahan masyarakat, panggung yang semestinya menjadi tempat perjumpaan justru bisa berubah menjadi ruang yang diawasi dan dibatasi.

Barangkali di situlah persoalan Dongker menjadi penting untuk dibicarakan. Band punk rock asal Bandung ini tidak hanya dikenal melalui energi musiknya, tetapi juga melalui keberanian membawa keresahan sosial ke dalam karya dan aktivitas mereka. Musik Dongker bergerak di antara pengalaman personal, kegelisahan kolektif, dan situasi politik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Album kedua mereka, Melankolia Radikal, yang dirilis pada 28 Agustus 2026 dan berisi sebelas lagu, memperlihatkan bentangan persoalan tersebut, dari trauma dan persoalan keluarga hingga kecemasan terhadap keadaan sosial, politik, dan lingkungan. Album itu tidak perlu dibaca sebagai manifesto politik yang setiap lagunya harus dicari-cari pesan tersembunyinya. Cukup dengan melihat keseluruhan sikap artistiknya, kita bisa memahami bahwa Dongker menempatkan musik bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai cara untuk merespons dunia yang sedang mereka hadapi.

Sikap tersebut juga tampak melalui rangkaian pertunjukan Melankolia di Kolong. Alih-alih menjadikan tiket berbayar sebagai satu-satunya pintu masuk, Dongker mengajak penonton membawa buku atau beras sebagai bentuk kontribusi. Pertunjukan yang berlangsung di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta itu tidak berhenti sebagai agenda promosi album, tetapi berusaha menghubungkan musik dengan solidaritas sosial. Donasi yang terkumpul disalurkan kepada sejumlah komunitas dan warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di kawasan Dago Elos dan beberapa kampung kota lainnya. Ada upaya untuk mengembalikan panggung kepada masyarakat, menjadikan ruang publik sebagai tempat berkumpul, berbagi, dan menyampaikan keresahan bersama. Musik dalam pengertian ini tidak sedang berusaha menyelamatkan dunia sendirian, tetapi setidaknya menolak untuk berpura-pura bahwa dunia baik-baik saja.

Namun, justru ketika musik dan ruang berkumpul mulai bersentuhan dengan persoalan masyarakat, muncul pertanyaan yang lebih besar, mengapa ekspresi seperti ini harus dicurigai? Mengapa sebuah band yang memainkan musik, menggelar pertunjukan, dan mengajak penontonnya membawa buku atau beras bisa dianggap sebagai sesuatu yang perlu diawasi? Apakah sebuah lagu memang sedemikian berbahaya sehingga keberadaannya harus dipertimbangkan melalui izin, tekanan, atau pembatalan? Jika musik hanya dianggap sebagai hiburan selama tidak menyentuh persoalan di luar panggung, barangkali yang sedang kita hadapi bukan persoalan musik, melainkan cara pandang terhadap kebebasan itu sendiri.

Ketika Panggung Menjadi Sesuatu yang Harus Ditakuti

Pada Oktober hingga November 2026, Dongker menghadapi pembatalan penampilan di sejumlah agenda musik. Tiga peristiwa yang menjadi sorotan adalah pembatalan penampilan di Gesrek Festival, Neverland Festival, dan Tigers Jaw Live in Jakarta. Alasan yang disampaikan penyelenggara tidak sepenuhnya seragam. Gesrek Festival tidak memberikan alasan terperinci, Neverland Festival menyebut kendala prosedur regulasi, sedangkan pihak penyelenggara Tigers Jaw Live in Jakarta menyatakan pembatalan terjadi karena persoalan di luar kendali mereka. Di tengah rangkaian pembatalan tersebut, Dongker menyampaikan dugaan adanya intervensi dan tekanan terhadap penyelenggara, termasuk kekhawatiran mengenai pencabutan izin apabila mereka tetap dihadirkan sebagai penampil. 

Penting untuk membedakan antara fakta pembatalan dan dugaan penyebab di baliknya. Pembatalan penampilan merupakan peristiwa yang dapat ditelusuri melalui pengumuman penyelenggara, sedangkan dugaan intervensi perlu diperiksa melalui keterangan dan bukti yang lebih lengkap. Pada 11 November 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi persoalan tersebut dengan membantah adanya pengawasan terhadap aktivitas Dongker. Ia menyatakan bahwa pembatalan pertunjukan dapat berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum. Pernyataan itu perlu dicatat sebagai tanggapan pemerintah, tetapi belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai dasar dan proses pembatalan yang dialami band tersebut.

Di sinilah persoalan transparansi menjadi penting. Jika memang terdapat pertimbangan keamanan, apa indikator yang digunakan untuk menilai sebuah pertunjukan berisiko? Siapa yang menyampaikan keberatan, kepada siapa keberatan itu disampaikan, dan apa dasar hukum yang digunakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya untuk menuduh pihak tertentu, melainkan bagian dari tuntutan agar keputusan yang berpotensi membatasi hak warga dapat dijelaskan secara terbuka. Dalam demokrasi, ketidaknyamanan terhadap kritik bukan alasan yang cukup untuk menutup ruang bagi orang lain untuk bersuara.

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika pembatasan tidak hanya dikabarkan terjadi di sekitar jadwal pertunjukan. Dalam rangkaian tur Dongker di Banyuwangi pada 28 Oktober 2026, pihak yang disebut sebagai aparat dilaporkan meminta penurunan sejumlah bendera dan materi solidaritas yang dibawa masyarakat. Materi tersebut memuat aspirasi terkait persoalan tambang Tumpang Pitu dan perjuangan warga Pakel, selain gambar sampul album Dongker. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana ruang pertunjukan dapat bersinggungan dengan persoalan yang lebih luas. Bukan hanya tentang apakah sebuah band boleh memainkan musiknya, tetapi juga apakah masyarakat boleh membawa aspirasi dan solidaritasnya ke ruang publik.

Sementara itu, Dongker tetap tampil dalam konser gratis Obat Stres untuk Rakyat di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 8 November 2026. Kehadiran mereka bersama sejumlah musisi lain menjadi pengingat bahwa ruang berekspresi tidak semestinya bergantung pada seberapa nyaman sebuah pertunjukan bagi pihak-pihak yang memiliki kuasa. Musik tetap dimainkan, penonton tetap datang, dan panggung tetap menjadi tempat orang-orang bertemu. Di tengah pembatalan yang mereka alami, keberadaan panggung tersebut justru memperlihatkan bahwa suara yang dibatasi tidak serta-merta kehilangan pendengarnya.

Ada satu hal yang perlu kita renungkan, jika memang tidak ada persoalan hukum yang jelas dalam karya dan pertunjukan mereka, mengapa pembatalan harus menjadi jalan keluar? Jika kekhawatirannya adalah keamanan, mengapa tidak ditempuh melalui komunikasi terbuka, penilaian risiko yang terukur, dan pengaturan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan? Membatalkan penampilan tanpa penjelasan yang memadai hanya akan menyisakan kecurigaan, baik terhadap penyelenggara maupun pihak-pihak yang diduga berada dibalik keputusan tersebut. Dalam demokrasi, ketidaknyamanan terhadap kritik bukan alasan yang cukup untuk menutup ruang bagi orang lain untuk bersuara.

Seni Tidak Harus Menyenangkan Semua Orang

Sumber:bisnistoday.co.id

Kita perlu memahami satu hal mendasar bahwa seni tidak pernah memiliki kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Musik tidak harus selalu berbicara tentang cinta, patah hati, atau hal-hal yang membuat pendengarnya merasa nyaman. Ia juga boleh berbicara tentang ketimpangan, kerusakan lingkungan, kekerasan, korupsi, konflik agraria, dan berbagai persoalan yang sering kali lebih mudah diabaikan daripada diselesaikan. Justru karena seni memiliki kebebasan untuk mengolah pengalaman manusia, ia dapat menghadirkan sudut pandang yang tidak selalu tersedia dalam bahasa resmi, pidato, atau pernyataan lembaga.

Karya seni juga tidak harus menyampaikan kritik dalam bentuk yang rapi dan sopan menurut ukuran kekuasaan. Sebuah lagu bisa terdengar bising, liriknya bisa terasa kasar, pertunjukannya bisa penuh energi, dan pesan yang dibawanya mungkin tidak disukai sebagian orang. Namun, ketidaksukaan bukanlah ukuran untuk menentukan apakah sebuah karya boleh hadir atau tidak. Selama ekspresi tersebut tidak melanggar hukum, masyarakat harus memiliki ruang untuk mendengar, menolak, mengkritik, atau bahkan mengabaikannya. Kebebasan berekspresi tidak hanya berlaku bagi suara yang sejalan dengan selera mayoritas, tetapi juga bagi suara yang membuat kita merasa terganggu.

Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap kecenderungan menyamakan kritik dengan ancaman. Kritik terhadap kebijakan bukan berarti kebencian terhadap negara, sebagaimana ketidaksetujuan terhadap tindakan aparat bukan berarti penolakan terhadap seluruh keberadaan institusi. Negara dan pemerintah bukan entitas yang kebal dari pertanyaan. Justru karena kekuasaan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, tindakan dan kebijakannya harus selalu terbuka terhadap pengawasan. Jika setiap kritik dianggap sebagai gangguan ketertiban, maka ketertiban yang sedang dipertahankan sebenarnya bukan ketertiban demokratis, melainkan keheningan yang dipaksakan.

Masalahnya, pembungkaman tidak selalu datang dalam bentuk larangan yang diumumkan secara terang-terangan. Ia bisa hadir melalui tekanan terhadap penyelenggara, ancaman pencabutan izin, pengawasan yang tidak jelas, atau keputusan administratif yang membuat sebuah acara akhirnya dibatalkan. Bentuk-bentuk seperti ini menciptakan situasi ketika seniman tidak lagi hanya memikirkan apa yang ingin mereka sampaikan, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan akibat dari menyampaikannya. Pada titik tertentu, orang bahkan mulai membatasi dirinya sendiri sebelum ada pihak lain yang benar-benar melarang. Inilah yang dikenal sebagai self-censorship atau swasensor, ketakutan yang perlahan membuat seseorang memilih diam, bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena merasa terlalu berisiko untuk mengatakannya.

Ini Bukan Hanya Soal Dongker

Apa yang dialami Dongker sebaiknya tidak dibaca sebagai persoalan satu band semata. Laporan Koalisi Seni mengenai situasi kebebasan berkesenian di Indonesia mencatat 66 kasus pelanggaran sepanjang 2025, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi sejak pemantauan dilakukan. Pelanggaran tersebut mencakup pembungkaman ekspresi, pembatasan terhadap kelompok minoritas gender, hingga kekerasan di ruang seni. Yang lebih mengkhawatirkan, sektor musik tercatat sebagai bidang dengan jumlah pelanggaran terbanyak, disusul seni rupa, tari, film dan teater, serta sastra. Laporan yang sama juga menyoroti praktik swasensor di kalangan seniman dan penyelenggara yang khawatir terhadap tekanan maupun reaksi kelompok intoleran.

Kita juga pernah melihat bagaimana band Sukatani menghadapi tekanan setelah merilis lagu “Bayar Bayar Bayar” yang mengkritik praktik korupsi di kepolisian. Pada Februari 2025, lagu tersebut ditarik dari platform digital dan para personelnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada institusi kepolisian. Amnesty International Indonesia menyoroti dugaan intimidasi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut dan mendesak agar pihak-pihak yang diduga melakukan tekanan diungkap. Kasus Sukatani dan Dongker tentu memiliki konteks serta rangkaian peristiwa yang berbeda, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Namun, keduanya memperlihatkan satu persoalan yang patut diperiksa yakni bagaimana karya musik yang memuat kritik dapat berhadapan dengan tekanan, dan bagaimana tekanan semacam itu berpotensi membuat musisi lain berpikir dua kali sebelum menyuarakan kegelisahannya.ini

Gambaran yang lebih luas juga tampak dalam laporan Freedom on the Net 2026 dari Freedom House. Indonesia memperoleh skor 46 dari 100 untuk kebebasan internet, turun dari skor 48 pada tahun sebelumnya, dan tetap dikategorikan sebagai Partly Free. Laporan tersebut menyoroti pembatasan terhadap aktivisme digital serta penahanan aktivis dalam konteks demonstrasi pada Agustus dan September 2025. Memang, laporan ini secara khusus mengukur kebebasan di ruang digital, bukan kebebasan berkesenian secara langsung. Namun, penurunan skor tersebut memberi konteks tentang situasi kebebasan berekspresi yang lebih luas, ketika ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengorganisasi kritik menghadapi berbagai hambatan.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak bisa disederhanakan menjadi perdebatan tentang apakah sebuah lagu bagus atau buruk, apakah sebuah band terlalu keras atau tidak, atau apakah kritik yang disampaikan terasa pantas. Yang sedang dipertaruhkan adalah hak masyarakat untuk menyampaikan gagasan melalui medium yang mereka pilih. Hari ini mungkin sebuah band yang kehilangan panggung. Besok bisa jadi kelompok teater yang pertunjukannya dibatalkan, seniman visual yang karyanya diturunkan, penulis yang bukunya dilarang dibicarakan, atau warga biasa yang takut menyampaikan pendapat di ruang publik. Ketika pembatasan dibiarkan menjadi sesuatu yang biasa, batas kebebasan itu akan semakin menyempit tanpa harus selalu diumumkan.

Ketika Ketakutan Menjadi Alat untuk Membungkam

Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada satu pertunjukan yang batal digelar, adanya kemungkinan bahwa pembatalan itu menjadi pesan bagi orang-orang lain. Pesannya sederhana, tetapi dampaknya panjang seperti jangan terlalu kritis, jangan membawa isu yang sensitif, jangan mengundang pihak yang dianggap bermasalah, dan jangan membuat acara yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Lama-kelamaan, penyelenggara akan memilih jalan paling aman, seniman akan mengurangi keberanian berekspresi, dan penonton kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan gagasan yang berbeda. Tidak perlu ada larangan besar-besaran jika rasa takut sudah bekerja lebih dahulu di kepala setiap orang.

Inilah mengapa pembatasan terhadap seni tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis penyelenggaraan acara belaka. Panggung musik bukan sekadar tempat band memainkan lagu dan penonton membeli tiket. Ia adalah ruang sosial tempat orang-orang bertemu, membangun percakapan, mengenali keresahan yang sama, dan menemukan bahwa pengalaman mereka ternyata tidak berdiri sendiri. Ketika ruang seperti itu dibatasi karena isi ekspresinya, yang hilang bukan hanya kesempatan musisi untuk tampil, melainkan juga kesempatan masyarakat untuk mendengar dan menanggapi gagasan. Pembatasan terhadap satu panggung dapat menciptakan efek yang jauh lebih luas daripada durasi pertunjukan yang dibatalkan.

Kita juga tidak boleh menggunakan alasan keamanan sebagai jawaban serbaguna untuk membenarkan setiap pembatasan. Keamanan tentu penting dalam penyelenggaraan acara, dan setiap penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan penonton maupun pekerja. Namun, kekhawatiran mengenai keamanan harus dijelaskan melalui penilaian yang objektif, bukan dugaan yang tidak transparan. Jika sebuah acara dinilai berisiko, langkah yang diambil seharusnya proporsional dan diarahkan untuk mengelola risiko tersebut, bukan serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk tampil. Jangan sampai kata keamanan justru menjadi selimut bagi keputusan yang tidak pernah dijelaskan dasar dan pertanggungjawabannya.

Dalam negara demokratis, tugas pemerintah dan aparat bukan menentukan karya seni mana yang boleh disukai masyarakat. Tugas mereka adalah memastikan setiap orang dapat menggunakan haknya tanpa ancaman dan perlakuan sewenang-wenang. Negara tidak harus menyukai musik punk, tidak harus sepakat dengan kritik yang disampaikan sebuah band, dan tidak harus menganggap semua karya seni sebagai sesuatu yang menyenangkan. Namun, negara tetap berkewajiban melindungi hak warga untuk berekspresi, termasuk ketika ekspresi tersebut berisi kritik terhadap tindakan negara sendiri.

Kebebasan Berekspresi Bukan Hadiah dari Kekuasaan

Sumber: Dongker/Youtube

Secara konstitusional, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin melalui Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya, kebebasan berekspresi bukan kemurahan hati penguasa yang boleh diberikan atau dicabut sesuai suasana hati. Ia merupakan hak yang melekat pada setiap orang, termasuk musisi, seniman, penyelenggara acara, dan masyarakat yang datang untuk menyaksikan pertunjukan.

Memang, kebebasan berekspresi bukan hak yang tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus ditetapkan dengan undang-undang serta ditujukan untuk melindungi hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Sementara itu, Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sah. Artinya, ketidaksetujuan terhadap isi sebuah lagu tidak cukup untuk membenarkan pelarangan. Setiap keputusan yang membatasi hak warga harus memiliki dasar yang jelas, dapat diuji, serta dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pada akhirnya, yang perlu kita pertanyakan bukan apakah Dongker pantas mendapatkan panggung atau apakah musik mereka layak didengar semua orang. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa hak untuk tampil dan menyampaikan gagasan harus berhadapan dengan situasi yang tidak jelas. Jika sebuah karya dianggap keliru, kritiklah karyanya. Jika gagasannya tidak disetujui, bantahlah dengan argumen. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, tempuh proses hukum yang transparan dan adil. Jangan menjadikan pembatalan, tekanan, atau ketakutan sebagai jalan pintas untuk menghindari percakapan yang seharusnya bisa berlangsung di ruang publik.

Sebab, musik tidak selalu meminta kita untuk setuju. Kadang-kadang ia hanya meminta kita untuk mendengar, bahkan ketika yang terdengar adalah sesuatu yang tidak ingin kita akui. Sebuah lagu mungkin tidak mampu mengubah kebijakan dalam semalam, menghentikan perampasan tanah, atau menyelesaikan ketimpangan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, lagu bisa membuat orang menyadari bahwa ada persoalan yang sedang terjadi, bahwa ada warga yang suaranya tidak didengar, dan bahwa kegelisahan mereka bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Jika hal sesederhana itu saja dianggap mengancam, mungkin persoalannya bukan terletak pada musik yang terlalu berisik, melainkan pada kekuasaan yang terlalu sulit menerima suara berbeda.

Maka, biarkan musik tetap menjadi musik. Biarkan panggung menjadi tempat orang berkumpul, bukan ruang yang dipenuhi kecemasan. Sebab, demokrasi yang sehat semestinya tidak hanya terlihat dari kesediaan negara mendengar pujian, tetapi juga dari kemampuannya menerima kritik tanpa merasa harus membungkamnya. Kalau sebuah negara merasa terancam oleh sebuah band yang memainkan lagu di atas panggung, barangkali yang perlu diperiksa bukan seberapa keras suara gitarnya, melainkan seberapa rapuh keyakinan negara itu terhadap kebebasan warganya.

 

FAISAL DWI RAHARJA

Editor: MOCH. RAFI GUSTIAWAN

 

Referensi:

Amnesty International. (2026). Laporan Amnesty International 2025/26: Situasi hak asasi manusia di dunia—Indonesia. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2026/04/041726_AIR-Bahasa-Indonesia_FIN.pdf

Amnesty International Indonesia. (2026, April). Laporan tahunan Amnesty International 2025/26: Meski menjadi tahun paling berbahaya bagi HAM, gerakan sipil global semakin melawan. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-tahunan-amnesty-international-2025-meski-menjadi-tahun-paling-berbahaya-bagi-ham-gerakan-sipil-global-semakin-melawan/04/2026/

Amnesty International Indonesia. (2025, 22 Februari). Kapolri harus ungkap pihak yang mengintimidasi band Sukatani dan memastikan ruang seni bebas dari intervensi aparat. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kapolri-harus-ungkap-pihak-yang-mengintimidasi-band-sukatani-dan-memastikan-ruang-seni-bebas-dari-intervensi-aparat/02/2025/

CNN Indonesia. (2026, 11 November). Dongker batal tampil di tiga festival musik, ada apa? https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20261110133159-227-1425384/dongker-batal-tampil-di-tiga-festival-musik-ada-apa

KOMBI.ID. (2026, 10 November). Dongker ungkap dugaan pembatasan ekspresi, dari pembatalan panggung hingga penurunan bendera. https://kombi.id/read/2026/11/10/dongker-ungkap-dugaan-pembatasan-ekspresi-dari-pembatalan-panggung-hingga-penurunan-bendera/

Nurrahim, I. R. (2026, 20 Juli). Melankolia di Kolong: Mengembalikan musik kepada jalanan, kepada warga, dan kepada solidaritas. BandungBergerak. https://demo.bandungbergerak.id/article/detail/1546036760/melankolia-di-kolong-mengembalikan-musik-kepada-jalanan-kepada-warga-dan-kepada-

Freedom House. (2026). Freedom on the Net 2026: Indonesia. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2026

Koalisi Seni. (2026, 21 April). Moving on bravely through the gloom: State of artistic freedom in Indonesia 2025 report launch. https://koalisiseni.or.id/press-release-moving-on-bravely-through-the-gloom-state-of-artistic-freedom-in-indonesia-2025-report-launch/

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2026, 9 November). Di tengah pembatasan ruang sipil, Dongker tetap bersuara melalui musik. https://bantuanhukum.or.id/di-tengah-pembatasan-ruang-sipil-dongker-tetap-bersuara-melalui-musik/

Medcom.id. (2026, 9 November). Diterpa isu pembatasan panggung, Dongker tampil di Tugu Proklamasi. https://www.medcom.id/hiburan/konserphoria/Wb7drzrk-diterpa-isu-pembatasan-panggung-dongker-tampil-di-tugu-proklamasi

ANTARA Foto. (2026, 9 November). Konser Obat Stress untuk Rakyat. https://www.antarafoto.com/id/view/2902359/konser-obat-stress-untuk-rakyat

CNN Indonesia. (2026, 12 November). Fadli Zon respons dugaan intervensi penampilan Dongker. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20261112124425-227-1426313/fadli-zon-respons-dugaan-intervensi-penampilan-dongker

DCDC. (2026, 30 Agustus). Dongker bawa kesedihan ke level baru lewat “Melankolia Radikal”. https://dcdc.id/plus/spotlight/dongker-bawa-kesedihan-ke-level-baru-lewat-melankolia-radikal-6a942bf7bbf55

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *