Satgas PPKS Unpas Dibentuk, Sudahkah Sesuai Administrasi?

Peringatan: artikel ini memuat kata kekerasan seksual yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.

Unpas menggelar sosialisasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang berlandaskan pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di Mandala Saba Kampus II Unpas pada Jumat, 10 Maret 2023. Namun, dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa pembentukan panitia satgas dipertimbangkan dan langsung dipilih oleh rektor beserta jajarannya, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa proses penyeleksian anggota Satgas PPKS seharusnya melewati panitia seleksi yang sebelumnya telah disahkan oleh pihak perguruan tinggi. Namun dalam praktiknya, Unpas melewati proses tersebut dengan langsung memilih anggota satgas melalui intruksi rektor dan jajarannya. Padahal calon anggota satgas juga memiliki beberapa kualifikasi di antaranya:

1. pernah mendampingi korban kekerasan seksual;
2. pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas, serta;
4. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Selain itu, panitia seleksi yang bertugas untuk menyeleksi calon anggota satgas perlu mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja pada Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter. Nantinya, selain menilik dari kualifikasi yang telah dijelaskan di atas, panitia seleksi perlu memerhatikan kemampuan calon anggota satgas dalam berempati melalui ujaran dan gestur tubuh yang ditunjukkan selama wawancara.  

Proses tersebut seharusnya dapat diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi yang akan membentuk Satgas PPKS. Sayangnya, selain tidak adanya penyeleksian melalui panitia seleksi, Unpas juga tidak memberikan transparasi terkait anggota Satgas PPKS yang telah ditunjuk. Maka, seperti apa sebetulnya kualifikasi panitia satgas yang dipilih oleh Unpas? Mengingat, kekerasan seksual merupakan kasus yang perlu ditangani oleh orang-orang yang mumpuni serta memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan tersebut. 

Pembentukan satgas yang tidak sesuai dengan administrasi (maladministrasi) akan mengurangi kepercayaan korban dan mahasiswa terhadap satgas, sehingga nantinya korban tetap tak berani untuk bersuara. Maladministrasi tersebut juga dikhawatirkan akan memengaruhi tujuan pembentukan satgas menjadi tidak berperspektif korban, yang mana tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan pada buku pedoman Pasal 3 Poin A tentang “kepentingan terbaik bagi korban”.

Oleh karenanya, Unpas perlu merombak kembali pembentukan anggota satgas yang berpedoman pada peraturan yang telah ada dengan tidak menihilkan panitia seleksi, serta menyeleksi anggota satgas sesuai dengan kualifikasi.

REDAKSI LPM JUMPA