Infrastruktur: Untuk Siapa?

Dalam sebuah acara diskusi terbuka di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bandung terus menyuarakan pikirannya— infrastruktur yang terus menggenjot negara entah untuk siapa, secara perlahan mencekik kehidupan kaum tani di pedesaan.

Setelah menerbitkan Perpres nomor 30/2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (infrastruktur), Jokowi juga mengikat keputusan politiknya melalui PP nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek nasional. Keputusan politik Jokowi tersebut secara perlahan merampas tanah rakyat  demi mengejar aliran kapital asing.

Hal ini pun semakin diperkuat dengan adanya klaim kepemilikan tanah Telukjambe di Karawang antara PT Pertiwi dengan para petani lokal. Sejatinya, pada tahun 1962, petani telah menempati lahan tersebut. Namun pada tahun 2012 lalu, PT Pertiwi Lestari mengklaim lahan seluas 791 hektare tersebut. Masalah ini kemudian semakin sengit dengan adanya kegiatan perusahaan yang telah merugikan warga setempat, seperti rumah para petani yang dirobohkan hingga sebanyak 64 orang putus sekolah selama 8 bulan.

Polemik ini pun memicu kaum buruh tani untuk melakukan aksi kubur diri di halaman Monumen Nasional (Monas) pada Hari Buruh Internasional lalu. Dari caping yang menjadi atribut mereka di depan Monas tersebut kemudian mengundang tanya, apakah betul negara kita merupakan negara agraris dan janji negara untuk adil juga melindungi seluruh tumpah darahnya, termasuk kaum tani hanya omong kosong belaka?

Gagalnya Politik Agraria

Di awal kemerdekaan, Soekarno – Hatta sudah memberi perhatian pada masalah agraria. Pemerintah membentuk Panitia Agraria berdasarkan Penetapan Presiden nomor 16 tahun 1948. Dengan diberikan tugas memberi usulan dan pemikiran untuk membuat Undang-Undang Agraria menggantikan UU Kolonial, maka lahirlah UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang meletakkan dasar-dasar kepada rakyat dan petani.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa UUPA adalah tonggak untuk mengikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari berbagai macam penghisapan manusia atas manusia dengan alat tanah.

Namun terkait pergantian masa dari rezim Orde Baru dan Reformasi, terjadi perubahan haluan dan orientasi pembangunan. Stabilitasnya adalah stabilisasi ekonomi, pembangunan basis industri, penciptaan lapangan kerja, dan yang tak kalah penting adalah swasembada pangan. UUPA tidak tersentuh dan masuk “kotak”. Namun, seiring dengan maraknya kasus sengketa tanah, presiden Soeharto meminta menteri riset Prof. Soemitro Djojohadikusumo untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Hasilnya, pada tahun 1979, pemerintah mengukuhkan kembali UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar menyelesaikan persoalan pertanahan.

Pada 1981, pemerintah mencanangkan Proyek Nasional Agraria bagi masyarakat ekonomi lemah. Namun implementasi UUPA tidak pernah tercapai. Rezim Orde Baru terlanjur mengandalkan Revolusi Hijau dan Trilogi Pembangunan tanpa Reforma Agraria.

Pasca orde baru, ada upaya untuk melaksanakan dan menyempurnakan UUPA dengan lahirnya Tap MPR RI nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketentuan ini kemudian lahir dari hasil pemilu MPR pertama di era reformasi. Walau seharusnya ketentuan MPR tersebut merupakan produk reformasi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan, TAP MPR tersebut amat kontras dengan implementasinya. Sama seperti rezim Orde Baru yang belum pula melaksanakan amanat Tap MPR tersebut.

Kegagalan politik agraria dari rezim fasis Orde Baru hingga Jokowi-JK adalah situasi yang tercipta akibat adanya dua kekuatan yang saling bertarung, yakni kekuatan modal yang agresif menyerang kepentingan rakyat dan kekuatan rakyat yang berupaya mempertahankan diri dari serangan ekspansi modal. Namun, rezim Orde Baru hingga Jokowi – JK bukanlah rezim yang netral. Tuntutan-tuntutan rakyat diakomodasi, namun dalam waktu bersamaan dikerangkakan dalam investasi dan hutang yang akan membangkrutkan kaum tani.

Rezim mungkin sudah berganti, tapi sifat-sifat orde baru masih mengakar hingga hari ini. Lalu pertanyaan besar hari ini adalah mental siapa yang seharusnya direvolusi? Tentu, mental para penghuni istana negara. Bukan tanpa alasan, tetapi agar mereka menjalankan amanah melayani rakyat bukan pemodal.

Melalui Masyarakat Intelektual

Terlepas dari serangkaian kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai infrastruktur, kita sebagai masyarakat intelektual harus mampu mengambil sikap. Sebab, suara buruh tani saja tidak akan cukup untuk bisa didengar.

Sebagai masyarakat intelektual, seharusnya kita mampu untuk memandang konstruksi dasar masyarakat Indonesia. Jika negara kita sejatinya memiliki dasar pembangunan agraris, maka industri yang mesti dibangun adalah industri agraria, bukan industri yang merupakan milik negara imperialis.

Selain itu, jika dilihat sejak rezim Orde Baru hingga kini, obat-obatan pertanian yang ditanamkan adalah bahan kimiawi yang merupakan program Revolusi Hijau. Padahal, sebelum adanya politik Revolusi Hijau, pemerintah memberikan obat-obatan pertanian berupa pupuk organik. Hal ini tentu mengundang tanya, apakah betul infrastruktur yang terbentuk ditujukan untuk masyarakat kita?

Kemudian, bagaimana mencerahkan kehidupan masyarakat yang mayoritas terbelakang? Satu hal yang perlu diketahui secara bersama bahwa masyarakat terbelakang bukanlah sebuah keinginan dari mereka sendiri. Maka, diperlukan adanya sebuah sistem yang dijalankan di negara kita untuk menuntun kesadaran dari para petani, seperti pendidikan, politik, dan ekonomi.

Selanjutnya, yang sangat penting adalah menyadarkan rakyat tentang sebuah proses demokrasi yang betul-betul dijadikan sebagai demokrasi untuk rakyat. Namun sayangnya, rakyat hari ini seperti acuh tak acuh terhadap politik. Hal tersebut tentu dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih memikirkan ekonomi mereka yang kian hari mulai mencekik.

Pemerintah dengan permainannya pasti menginginkan hal itu untuk mengekang masyarakat agar tidak jauh berpandangan dengan tujuan agar akumulasi kapital tidak ada yang menghadang. Hal ini tentu menggambarkan bahwa negara kita sesungguhnya merupakan paduan dari separuh feodal dan separuh jajahan.

Masyarakat intelektual yang berbeda pemahaman, seharusnya tidak mengalienasi diri dan hanya bergelut teori dengan bidang yang dipelajarinya di lembaga pendidikan. Seharusnya, mereka bisa menuntun kesadaran rakyat atas haknya terhadap politik, budaya, dan ekonomi. Sebab, jika pendidikan enggan untuk berbaur dengan mereka yang masih menggenggam cangkul, maka intelektualitas hanya sebatas bayang semu. Pierre Bourdieu berucap dengan lantang, bahwa intelektual tugasnya adalah menjadi teman seperjalanan kaum tertindas.

GITA GISELA

Anggota Muda LPM Jumpa