Transpuan dan Masyarakat yang Penuh Penghakiman

Judul: Membicarakan Feminisme

Penulis: Nadya Karima Melati

Penerbit: EA Books

Tahun Terbit: 2019 (Cetakan pertama)

Tebal: 254 Halaman

Kajian gender dan seksualitas memang tidak pernah sunyi dari ruang diskusi. Menyesuaikan gender dan orientasi seksual kerap menjadi tema dalam perdebatan yang tidak pernah habisnya, mulai dari masyarakat awam hingga sarjanawan. Perbincangan tersebut memperlihatkan ada kelompok masyarakat di mana gender dan seksualitasnya bertolak belakang atau bertentangan, salah satunya adalah kaum waria (transpuan).

Tom Boellstorff, Antropolog gender dan seksualitas mengatakan, transpuan yang dimaksudkan di sini mempunyai empat kriteria. Pertama, secara seks mereka mengakui mempunyai penis. Kedua, mereka yang mengakui mempunyai jiwa perempuan. Ketiga, mereka yang berdandan sebagaimana layaknya seorang perempuan dan keempat, mereka yang mempunyai orientasi seksual kepada laki-laki.

Nadya menyebutkan, bagi sebagian besar transpuan di Indonesia, pergi ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya untuk melacurkan diri adalah hal yang biasa. Banyak transpuan yang terjebak kemiskinan struktural dan mau tak mau harus melacurkan dirinya. Mayoritas dari mereka hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal. Padahal menjadi pelacur bagi mereka bukanlah cita-cita, tetapi karena memang tidak ada lagi pilihan pekerjaan lain yang mampu memperbaiki kualitas hidupnya dan membuat dirinya menerima identitas yang minoritas. Jangankan pekerjaan yang layak, kartu identitas yang sah pun para kaum transpuan tidak punya. Selama identitas transpuan belum diakui maka yang terjadi dalam proses pembuatan kartu identifikasi adalah neraka yang berwujud birokrasi administrasi.

Nadya sempurna dalam menggambarkan betapa sulitnya menjadi minoritas dalam kondisi masyarakat yang penuh penghakiman. Pengakuan negara terhadap kelompok transpuan dilandasi oleh stigma. Jika negara ingin mengeluarkan transpuan dari kategori penyakit sosial, pertama-tama negara harus mengakui dulu transpuan sebagai kategori perempuan sosial. Dengan itu, masyarakat akan perlahan-lahan berubah dan transpuan menjadi bagian di masyarakat tanpa ada stigma.

Selain menjabarkan tentang mengapa banyaknya transpuan yang terjebak prostitusi, Nadya kemudian mengutarakan amarahnya kepada pembaca lewat argumennya tentang razia yang dilakukan oleh Pemerintah Lhoksukon dan Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, kepada waria dan anak punk dengan nama operasi “Razia Penyakit Masyarakat” yang disingkat Pekat.

Hasil dari razia tersebut, sebanyak 12 transpuan dan juga pengunjung salon ditangkap. Kapolres Aceh Utara, AKBP Ir. Untung Sangaji mengatakan transpuan adalah ancaman yang lebih jahat dari teroris. Menurut Nadya, Kapolres Aceh Utara telah melanggar undang-undang melaui razia dan penangkapan tersebut. Ada tiga hal yang telah dilanggar oleh Kapolres dalam melakukan razia tersebut. Pertama, pelanggaran hak berekspresi warga negara sesuai hati nurani. Kedua, mempermalukan dan mencederai kehormatan waria sebagai warga negara dengan memotong rambutnya di depan umum atas alasan ketertiban. Ketiga, merampas hak untuk melakukan tindakan ekonomi yang tidak melanggar hukum.

Dengan peristiwa razia tersebut, menurutnya, tindakan homofobik semacam di atas telah melanggar hak dasar transpuan sebagai manusia dan warga negara untuk berekspresi. Dengan peristiwa razia yang disertai pemotongan rambut di depan umum secara paksa, Kapolres Aceh Utara harus bertanggung jawab karena melanggar hak-hak dasar warganya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-II, yaitu dalam Pasal 28 E ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Selanjutnya, ayat 3 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Transpuan adalah warga negara yang mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pikiran, dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya, yakni sebagai perempuan. Dengan berpenampilan dan berperilaku feminin, mereka tidak merugikan siapa pun dan tidak juga melakukan tindakan kriminal dan kekerasan.

Selain menjamin kemerdekaan berekspresi, negara juga menjamin dan mesti memberikan perlindungan terhadap individu atas kehormatan atau reputasi setiap warga negaranya. Kriminalisasi terhadap setiap perbuatan yang merampas atau merusak integritas setiap orang, mulai dari perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan menista, perbuatan-perbuatan ini dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindak pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, juga Pasal 316.

Tindakan pemotongan rambut secara paksa di depan umum dengan alasan “kerapian” bukanlah kewenangan pemerintah Aceh maupun polisi. Tindakan tersebut telah merampas dan melukai kehormatan sekaligus merupakan penghinaan terhadap identitas transpuan. Menjadi transgender adalah pilihan mereka karena identitas gender yang kaku berdasarkan jenis kelamin tidak membuat mereka bahagia dan menerima dirinya. Polisi seharusnya memberikan jaminan keamanan atas ekspresi dan identitas pilihan warga, bukan justru mempermalukan mereka atas pilihan identitas yang mereka pilih sendiri di mana mereka bertanggung jawab untuk itu.

Terakhir, pemenuhan ekonomi melalui bekerja dan berwirausaha dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Penggerebekan yang dilakukan di salon-salon milik transpuan adalah sebuah tindakan yang kejam dan tidak berbasis hukum. Salon tersebut adalah tempat mereka mencari rezeki memenuhi kebutuhan hidup yang legal dan layak. Membangun usaha salon dengan modal dan kemampuan sendiri guna pemenuhan kebutuhan hidup tidak merugikan siapa pun dan justru membantu warga sekitar. Salon adalah sarana mereka untuk berdaya secara ekonomi sehingga pemerintah tidak berhak merampasnya.

Dalam argumennya, Nadya menambahkan, pemerintah sendiri saja sulit menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja pada umumnya dengan gaji yang layak, mengapa harus merampas usaha yang dilakukan oleh warga negara atas keringatnya sendiri? Terlebih, mencari pekerjaan adalah hal yang menjadi hambatan bagi mereka. Transpuan mengalami diskriminasi atas pilihan identitas gendernya yang minoritas. Mereka tidak memiliki kesempatan bekerja yang sama dibandingkan orang pada umumnya. Sebab kesempatan pekerjaan yang terbatas tersebut, sedikit sekali pilihan pekerjaan yang menerima identitas dan penampilan seorang transpuan. Selama pemerintah belum mampu menjamin hak hidup layak dan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan, adalah sangat kurang ajar apabila pemerintah dengan seenaknya merampas usaha mereka.

Lewat dua esainya di atas, Nadya memberikan pesan yang cukup padat dan jelas. Sering kali kita merendahkan minoritas, apalagi jika mereka tidak berdaya secara ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan di masyarakat. Menjadi seorang transgender adalah sebuah panggilan dari hati nurani sejak kecil, dan sejak kecil pula mereka bertarung melawan masyarakat yang kesulitan menerima diri mereka. Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami eksklusi berlapis akibat identitas dan ekspresi gendernya.

Banyak transgender muda yang lari dari rumah karena tekanan dari lingkungan. Akses pendidikan bagi mereka sangatlah sulit. Akses terhadap stabilitas ekonomi, selain dalam dunia hiburan, pelacuran, atau kecantikan, sangat terbatas. Berbagai institusi kelompok masyarakat perlu diberikan edukasi mengakui eksistensi dan pemenuhan hak-hak mereka, baik di wilayah hukum, sosial, dan ekonomi. Dan, selama pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara belum dipenuhi, negara seharusnya tidak merasa berhak merampasnya.

ALISYA NUR FACHRIZA

Anggota Muda LPM ‘JUMPA’ Unpas

Sumber:

Mulia, Harpan Reski. (2021). Gender dan Orientasi Seksual Waria: Faktor Pembentukannya pada Lingkungan. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, Vol. 6 No. 1, halaman 56.