Bandung, Jumpaonline – Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), Simpul Puan menggelar aksi bertajuk “Perempuan Bangkit Kembali, Hancurkan Jeruji Fasisme”. Aksi ini menyuarakan lebih dari 100 tuntutan dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh para perempuan. Berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026 dengan titik aksi bertempat di Cikapundung Riverside, Kota Bandung.
Rasya, koordinator lapangan aksi menjelaskan, banyaknya tuntutan yang digaungkan dalam aksi IWD kali ini menunjukkan bahwa semakin berjalannya waktu, permasalahan semakin bertambah. Tuntutan dari berbagai sektor ini menyoroti bagaimana rezim Prabowo-Gibran menggunakan kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada fasis.
“Kapitalis mah udah jelas. Tapi dia [rezim Prabowo-Gibran] menuju ke fasis dengan berbagai macam pembungkaman-pembungkaman yang hadir,” terang Rasya.
Ia berpendapat bahwa, sebagai masyarakat sipil kita perlu melihat bahwa masih banyak kekerasan berbasis gender belum masuk dalam kategori spesifik. Hingga saat ini, negara masih belum mewujudkan penanganan-penanganan tersebut secara khusus dengan signifikan.
“Terkait bagaimana femisida ini terjadi dan sampai sekarang masih belum diakui di perundang-undangan, bahwa itu merupakan kekerasan berbasis gender paling ekstrim,” ungkapnya.
Ana, bagian dari Aliansi Mahasiswa Papua Bandung menegaskan bahwa, banyaknya kasus-kasus yang menimpa perempuan tidak terlepas dari unsur patriarki. Menurutnya, sistem tersebut mendominasi kemudian menyingkirkan dan menekan perempuan.
“Kekerasan selalu terjadi dari generasi ke generasi. [Sistem patriarki] didukung dengan kapitalisme, militerisme, imperialisme Amerika Serikat juga, fasisme, dan kolonialisme,” ucapnya.
Rizki Alita Istiqomah, dosen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus, menyoroti kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan perempuan. Menurutnya, banyak perempuan mengalami kekerasan namun enggan mengadu karena timbal balik berupa intimidasi, ditambah hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi serta pemerintah yang tidak berpihak pada mereka.
“Semoga para perempuan tetap bersuara, tetap berani menyebarkan keluh kesahnya di ruang demokrasi, dan berjuang tanpa diintimidasi,” harap Rizki.
Rasya juga berharap agar ada perubahan kebijakan secara keseluruhan dengan sistem yang berpihak pada perempuan. Baginya, akar penindasan yang terjadi pada zaman ini adalah kapitalisme. Untuk meruntuhkannya menjadi sistem yang lebih adil, perlu adanya perjuangan yang dilakukan bersama-bersama.
“Ketika kita ditindas, pasti [mengalami] demoralisasi karena takut bakal jadi korban selanjutnya dari kekejaman negara. Kalau kita tidak melawan, ya kondisinya bakal sama aja atau makin parah,” tutupnya.
KHAIRUN NISYA
Editor: TRISYA ZAHIRAH A. P.
