Kampusiana, Jumpaonline – Semenjak dibekukan pada akhir bulan Juni 2024 karena kongres yang tak tuntas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasundan (Unpas) kini mulai menunjukkan kembali tanda-tanda kehidupannya. Pembekuan tersebut meninggalkan beberapa pekerjaan rumah seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kabinet periode 2023-2024 dan pemilihan presiden mahasiswa BEM Unpas periode 2024-2025 yang tidak terlaksana.
Pada Senin, 25 November 2024, dilakukan Musyawarah BEM Unpas guna memulihkan roda organisasi sehingga nantinya dapat berjalan kembali. Putusan ini disepakati oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama, dan Budaya (Belmawabud) sebagai bentuk tindak lanjut dari penundaan kongres Juni 2024 yang sempat tertunda.
Tercatat ada tiga sidang pleno yang dilaksanakan dalam musyawarah. Sidang pleno satu membahas mengenai tata tertib dan agenda acara. Selanjutnya, sidang pleno dua membahas Garis Besar Haluan Program Kerja dan Garis Besar Haluan Organisasi. Terakhir, sidang pleno tiga membahas rangkaian pencalonan Presiden BEM Unpas.
Selama musyawarah berlangsung, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai LPJ BEM Unpas periode 2023-2024. Hal ini disebabkan karena jauh sebelum dilaksanakannya musyawarah tersebut, pimpinan BEM Fakultas sepakat untuk tidak membahas LPJ. Salah satu alasannya adalah Presiden BEM Unpas 2023-2024 sudah tidak lagi berstatus aktif sebagai mahasiswa.
Ke mana Laporan Pertanggungjawaban Kabinet Nawasena?
Reza Zakki Maulana, Presiden BEM Unpas periode 2023-2024 turut angkat suara, ia mengaku sudah menyerahkan dokumen LPJ kepada kampus, tepatnya kepada Iin Martina selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Unpas. Ia menginginkan LPJ BEM Unpas periode 2023-2024 dapat diakses oleh seluruh mahasiswa jika presiden mahasiswa yang baru memperkenankan.
“Karena kemarin tidak ada space untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban, ya seharusnya kepada mahasiswa. Tapi setidaknya, sebagai tanggung jawab normatif sudah seharusnya dan secara etis LPJ tetap dibuat dan bisa diakses oleh teman-teman [mahasiswa Unpas-red],” ucapnya.
Aby Sholih, mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2022 menyayangkan dengan tidak diadakannya bahasan LPJ. Menurutnya, seolah-olah BEM Unpas lari dari masalah. Ia memandang bahwa meski tidak ada pelaporan LPJ, setidaknya pengurus Kabinet Nawasena memiliki rasa kewajiban moral.
“Pertanggungjawaban itu harus dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari adanya kekuasaan,” jelasnya.
Apalagi, jika melihat pada kinerja BEM Unpas periode 2023-2024 lalu, ia merasa bahwa tidak ada keberdampakan yang signifikan terhadap mahasiswa. Belum lagi, informasi-informasi kegiatan BEM Unpas sering kali tidak sampai ke telinganya. Aby sendiri baru mengetahui adanya BEM Unpas ketika ia berada di penghujung semester 3. Sekalinya mendengar kabar dari BEM Unpas, ia hanya mendengar pergolakan politiknya saja.
Redaksi Jumpaonline pernah menerbitkan video Suara Mahasiswa Unpas mengenai eksistensi BEM tingkat universitas. Dalam video tersebut Tim Jumpaonline bertanya apakah mereka mengetahui adanya BEM Unpas atau tidak. Aby tidak sendiri, video tersebut memuat pandangan beberapa mahasiswa yang ternyata juga tidak tahu jika ada BEM tingkat universitas. Beberapa diantara mahasiswa yang tahu adanya BEM Unpas tidak merasakan keberdampakan dari program kerjanya.
Cartono, selaku Wakil Rektor bidang Belmawabud menjelaskan bahwa meskipun tidak ada pelaporan LPJ, ketetapan Presiden BEM Unpas 2024-2025 tetap sah. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan setiap pihak dan sudah diproses melalui keputusan rektor secara langsung.
“Kalau itu jadi keputusan bersama, jadi pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab juga. Bukan salah BEM yang lama. Tapi ya hasil musyawarah para pimpinan BEM Fakultas, laporan itu dianggap tidak perlu. ‘Kita lebih melihat ke depan’ katanya,” jelas Cartono.
Hasil musyawarah BEM
Hasil dari musyawarah tersebut salah satunya membuahkan keputusan Presiden BEM Unpas yang baru melalui mekanisme pemungutan suara. Mekanisme tersebut berupa sistem one vote one institute yang berarti satu fakultas hanya bisa memberikan satu suara. Terdapat dua mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Presiden BEM Unpas, diantaranya Rendy Asharila Munajat sebagai mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan Muhammad Arpan, yaitu mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Dari hasil perolehan suara, Rendy unggul dengan mendapat 4 suara, sedangkan Arpan memperoleh 2 suara dari total 6 fakultas yang mengikuti forum pemungutan suara. Dari perolehan suara tersebut, Rendy Asharila Munajat diputuskan sebagai Presiden Mahasiswa BEM Unpas Periode 2024-2025.
Legalitas ketetapan presiden mahasiswa yang baru dikuatkan melalui Surat Keputusan Rektor No. 338/Unpas.R/SK/XI/2024 tentang Ketua Umum BEM Universitas Pasundan periode 2024-2025 dan dibacakan dalam pelantikan yang diselenggarakan pada Selasa, 26 November 2024. Pelantikan itu dihadiri oleh pimpinan rektorat, kemahasiswaan, pimpinan setiap fakultas, ketua dan komandan Unit Kegiatan Mahasiswa. Namun, agenda pelantikan hanya dihadiri oleh dua pimpinan BEM fakultas, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Lagi-lagi walkout
Baru saja memasuki sidang pleno satu, terjadi perdebatan antara Federasi Mahasiswa Fakultas Teknik (FEMA FT) dengan forum sehingga FEMA FT memutuskan untuk walkout. Berdasarkan penuturan dari Dauddy Noorizka, Ketua Pelaksana Musyawarah BEM 2024, FEMA FT tidak sepakat dengan keputusan forum terkait pergantian nama dari yang awalnya Kongres menjadi Musyawarah BEM Unpas 2024. Sehingga forum yang tersisa berasal dari pimpinan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran yang bertotal 6 fakultas. Tanpa perwakilan FEMA FT, sidang tetap dilanjutkan sampai selesai karena masih memenuhi kuota forum.
“Enam fakultas menyepakati perubahan nama menjadi musyawarah, namun satu fakultas tetap dengan statement dan argumennya tetap menyebut bahwa itu merupakan Kongres. KLB lah, Kongres Luar Biasa,” jelas Dauddy.
Tim Jumpaonline telah menghubungi Muhammad Rafi, Gubernur FEMA FT periode 2024-2025 via WhatsApp pada Selasa, 26 November 2024. Ia sempat mengabarkan bahwa ia tidak berada di Bandung pada Rabu, 27 November 2024. Lalu esoknya, Kamis, 28 November 2024, ia menanyakan tentang output pemberitaan kami. Setelah pesan tersebut dijawab oleh tim Jumpaonline, Rafi tak membalas lagi pesan kami hingga berita ini terbit.
Di sisi lain, Cartono menyayangkan kejadian tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui pasti alasan di balik walkout-nya FEMA FT. Ia juga menegaskan bahwa berbagai resiko dan hasil saat proses pengambilan keputusan harus diterima oleh bersama.
“Kalo sesuatu sudah diputuskan, terlepas proses keputusan itu seluruhnya sepakat atau ada sebagian yang tidak sepakat, tapi kalo itu sudah hasil keputusan, ya konsekuen. Harusnya sama-sama bertanggungjawab untuk mengamankan hasil keputusan itu. Harusnya begitu. Ini sikap politik, silakan saja, publik saja yang menilai,” terangnya saat diwawancarai oleh Reporter Jumpaonline yang bertempat di ruangannya pada Selasa sore, 26 November 2024.
KHAIRUN NISYA
RIZKI ANUGRAH KUSUMAH
Editor: NIPA RIANTI NUR RIZKI DEWI
