Politik, Pendidikan, dan Pemuda

“Hidup yang dihabiskan dengan berbuat kesalahan tidak hanya lebih terhormat, tetapi lebih berguna daripada hidup yang dihabiskan tanpa melakukan apapun,”

– George Bernard Shaw, sastrawan Inggris (1856-1950)

Manusia adalah makhluk politik–zoon politicon. Plato sangat memahami hal itu, sebab manusia tidak bisa dipisahkan dari (urusan) negara. Dalam bukunya yang sangat kesohor, Republik, Plato mengulas bahwa manusia secara individual ialah elemen terkecil dari sebuah negara. Singkatnya, manusia dan negara tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, zoon politicon kerapkali memamerkan sebuah fragmen politik yang penuh dengan sisi ambiguitas, abu-abu. Sehingga lahirlah sebuah frasa “tak ada kawan abadi”, yang ada hanya “kepentingan abadi”. Sebab sejatinya di dalam politik hanya berlaku satu lakon: Panggung Sandiwara.

Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka bursa pencalonan kepala daerah untuk pemilhan umum (pemilu) pada tahun 2017 mendatang, hingar bingar “pesta demokrasi” itu sudah lama terlihat. Di media massa, baik cetak maupun elektronik, berbagai lembaga survei mempublikasikan hasil elektabilitas banyak bakal calon.

Syahdan, lakon politik itu mulai diperankan. Yang dulunya menjadi oposisi, kini menjadi koalisi, pun sebaliknya. Dengan politik, seorang penjual mebel (furnitur) bisa menjadi presiden, seorang pengusaha menjadi ketua partai, dan tentara menjadi (calon) gubernur.

Partisipasi Politik

Apa gerangan yang membuat masyarakat seringkali bersikap apatis, tidak mau tahu terhadap politik? Ini layak kita pikirkan kembali. Semakin tinggi sikap apatisme rakyat terhadap politik, itu artinya sudah gawat. Artinya sedang terjadi krisis kepercayaan di dalam diri masyarakat, baik terhadap politisi yang menjabat dalam sistem negara (pemerintah) atau pun di luar sistem.

Politik tidak melulu soal kekuasaan (power) dan membuat keputusan (making decision). Di dalamnya mesti ditanamkan nilai-nilai kejujuran, kesantunan, dan kebijaksanaan sehingga hasil keputusan politik itu dapat terasa dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Bukankah itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945?

Sayangnya tidak sedikit politisi di Indonesia ini yang sudah kelewat batas dalam keinginannya untuk berkuasa, sudah terlampau menyimpang dalam membuat keputusan. Imbasnya rakyat menjadi korban. Sifat rakus akan kekuasaan itu memang pada hakikatnya karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Adam Smith menyebutnya dengan istilah homo economicus.

Tanpa partisipasi masyarakat, politik hanyalah teori njlimet yang sukar diimplementasikan. Politik tak lebih dari “cuap-cuap kosong” yang terdengar nyaring namun tidak merdu. Politik yang tak membumi hanya menjadi bahan cemoohan, bahan bully verbal orang awam.

Ada gengsi di dalam politik. Kegengsian inilah yang menempatkan kepentingan rakyat menjadi nomor kesekian dibanding dengan kepentingan suatu partai, korporasi, atau golongan. Sehingga rakyat bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang diperjuangkan nasibnya?

Seorang politikus tidak boleh terlepas dari rakyat, tentunya bukan hanya sekadar pendulang suara ketika kampanye. Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dalam kegitan politiknya, mestinya melahirkan para pemimpin yang betul-betul menjadi–meminjam istilah Bung Karno–Penyambung Lidah Rakyat!

“Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan, demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator,” tulis Mohammad Hatta, di buku Demokrasi Kita.

Untuk para politisi dan banyak orang yang sementara waktu masih menimbang-nimbang untuk terjun ke dalam dunia politik, sebaiknya bersama-sama kembali membaca pesan-pesan Bung Hatta dalam karangannya itu. Sejurus dengan prinsip politik negara kita yang Bebas dan Aktif.

Pendidikan Politik

Negara yang adil terhadap rakyatnya hanya bisa ditempuh melalui proses yang luhur dan suci. Proses ini cenderung panjang, melelahkan, dan menguras banyak energi. Namun pada akhirya proses inilah yang nantinya akan menentukan nasib banyak orang.

Pendidikan politik, khususnya kepada para pemilih pemilu pemula, harus ditanamkan sejak dini. Cara-cara yang dianjurkan kepada banyak orang, betapa sulitnya pun itu, agar didorong oleh kesadaran, kejujuran, dan teladan. Bukan dengan anjuran yang memaksa (repression), agitatif, dan indoktrinasi.

Di dalam panggung politik, individu atau golongan yang silang pendapat dan berbeda, secara predikat adalah lawan politik. Menempatkan lawan politik sebagai musuh (public enemy) hanya akan membawa keruwetan dalam persepsi masyarakat. Anggaplah saja lawan politik itu sebagai orang atau golongan yang sama-sama berkompetisi (kompetitor). Memiliki tujuan yang sama, tapi ditempuh dengan cara yang berbeda.

Pada hal ini, penulis akan flash-back ke masa di mana negara ini belum merdeka. Di masa ketika ideologi politik bukan hambatan untuk meraih cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan.

Sukarno dengan PNI/Partindo, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir dengan PNI–Baru (Pendidikan), Agus Salim dengan Syarikat Islam, dll. akan tetapi para founding father kita dapat mengesampingkan ego politiknya. Di dalam terminologi, “sayap kiri” dan “sayap kanan” berjuang berdampingan.

Inilah kehebatan negara Indonesia ini. Merdeka dengan plot panjang yang bervarian “cita rasa” politiknya. Masyarakat Indonesia sudah ribuan tahun hidup berdampingan dengan perbedaan suku, agama, adat, budaya, dan tradisi. Masyarakat Indonesia sudah teruji rasa cinta tanah airnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Nasionalisme yang menghargai multi-kulturalisme, bukan nasionalisme semu yang bersembunyi di balik mental primordialisme.

Hal itu penting untuk terus digelorakan kepada rakyat Indonesia, bahwa betapapun jalan politik yang ditempuh acapkali berbeda, tapi kita (harus) memiliki cita-cita yang sama.

Pemuda dan Politik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemudalah yang signifikan dapat mendorong ke arah perubahan. Secara historis, peran pemuda tak dapat diabaikan dalam sebuah perubahan, baik ke arah lebih baik, atau pun ke arah kehancuran. Pemuda memiliki semangat yang masih “mendidih” di dalam jiwanya.

Tapi bagaimana jika semangat itu dipolitisasi untuk kepentingan tertentu? Dewasa ini kata “kepentingan” nampaknya mengalami pergeseran makna. Kepentingan sering diidentifikasikan sengan sesuatu yang negatif, atau sentimentil. Kepentingan dimaknai dengan adagium, ada udang di balik batu. Stigma yang melekat ini tentunya tak sekonyong-konyong tertanam dalam persepsi masyarakat.

Apalagi dalam politik, yang janji ketika kampanye berlainan dengan realitas ketika sudah berada dalam lingkar kekuasaan. Tidak sulit menemukan politikus yang (meskipun niatnya baik) berlaku oportunis. Mencari segala celah dan ruang di dinamika politik hanya untuk menguntungkan dirinya saja.

Pemuda tak elok memiliki sifat demikian, terlebih kepada mahasiswa/aktivis yang selalu mencari eksistensi dan mengklaim dirinya sebagai agent of change. Oportunisme hanya terdapat pada manusia berjiwa medioker, tak mau ambil risiko lebih di dalam keputusannya.

Seperti telah diuraikan dalam Manusia Indonesia oleh Mochtar Lubis bahwa salah satu ciri sifat manusia Indonesia adalah hipokrit, munafik. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ini menjadi tamparan yang keras, sekaligus menjadi kesempatan bagi kita–pemuda untuk membuktikan bahwa apa yang Mochtar Lubis pernah sampaikan itu salah besar!

Bagi kita pemuda yang masih “haus” akan pengalaman dan panjang akan masa depan, terjebak dalam sifat hipokrit dan oportunis adalah sebuah kesia-siaan yang sungguh nyata adanya. Kita seakan membuang segenap peluang yang ada, menyingkirkan segala kesempatan menjadi manusia yang utuh, yang out-of-the-box. Jika sudah berlaku hipokrit dan oportunis, apa yang (sedang/akan) diperjuangkan?

Adakalanya politik menaikkan pamor dan citra, dan tak jarang pula menenggelamkan karir dan kharisma seseorang. Pemuda yang berjuang dengan jalan politik adalah pemuda yang “pensiun dengan kehidupan normal”. Karena dalam politik tidak ada habisnya, yang ada hanya berhenti dari partai atau habis masa jabatan.

Prinsip utama yang tertanam dalam sanubari pemuda adalah sebuah value, nilai. Dan nilai itu ditentukan oleh perilaku dan “pembawaan-pembawaan” perbuatannya dari masa lalu. Pemuda yang terdidik dan berpolitik harus berjuang tanpa embel-embel “untung-rugi” atau mental “wani piro”.

Sebuah perjuangan yang revolusioner harus memadukan antara pikiran/ucapan dan tindakan. Sebuah idealisme yang hanya akan dilalui oleh jiwa-jiwa yang merdeka. Merdeka dalam berpikir dan merdeka dalam bertindak.

Sebab idealisme itu, ujar Tan Malaka, “adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”. Dan pemuda bukan (ditentukan oleh) soal usia, melainkan oleh semangat juang. Berjuang untuk kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan sosial.

Carpe diem!

 AGUNG GUNAWAN SUTRISNA

Nb: Tulisan ini dimuat di harian Kabar Banten, Sabtu, 1 Oktober 2016