41,5% Mahasiswa FISIP Golput, Ada Apa dengan Pemira?

Kampusiana, Jumpaonline –“Saya tak memilih karena saya merasa bawa itu tak ada untungnya bagi saya. Mau memilih atau tidak, itu adalah hak saya,” tutur Yusril Resmahadi, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas angkatan 2021 tatkala dihubungi oleh tim Jumpaonline via WhatsApp pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Yusril hanyalah satu dari sekian banyak mahasiswa FISIP Unpas yang memutuskan untuk tak menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum Raya (Pemira) Legislatif yang digelar pada Kamis, 06 Juli lalu. Berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP, tercatat bahwa jumlah DPT dalam pesta demokrasi tahunan kampus kali ini mencapai 4.814. Naasnya, hanya 2.810 di antaranya yang memutuskan untuk memilih. 

Sebetulnya, fenomena ini bukan suatu hal yang baru di lingkungan FISIP. Tulisan ini akan mencoba untuk membedah poin evaluasi pelaksanaan Pemira legislatif FISIP tahun 2023 dan merumuskan solusi apa yang kiranya bisa dipakai untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.  

Soal Golput: Antara Apatisme dan Kritisisme Mahasiswa

Sepanjang pelaksanaan Pemira legislatif lewat sistem e-voting dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, catatan soal tingginya persentase mahasiswa golput tak dapat dihiraukan. Di tahun 2021, jumlah mahasiswa yang memutuskan untuk menyalurkan hak pilihnya mencapai 67,5% (sebanyak 2.809 dari total 4.161 DPT). Jumlah ini melonjak turun ke angka 47,35% pada tahun 2022 (pemilih hanya berjumlah 2.579 dari total 5.446 mahasiswa) dan kembali naik ke angka 58,5% pada tahun 2023 (sebanyak 2.810 mahasiswa menyalurkan hak suaranya dari total 4.814 DPT). Singkatnya, secara berturut-turut, persentase golput mencapai 32,5%, 52,65%, dan 41,5%*. Angka ini jelas besar dan mengkhawatirkan. 

Teuku Yuliansyah, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas menilai, kondisi politik yang demikian sebetulnya juga terjadi pada berbagai level dan ruang lingkup hierarki kekuasaan. Persentase golput yang melambung tinggi di atas angka 30% dalam e-vote Pemira tiga tahun terakhir, ia pandang sebagai indikasi dari kombinasi masalah kesenjangan antara realisasi janji kampanye dengan ekspektasi mahasiswa yang juga turut diperparah oleh kedatangan Covid-19. Akibatnya, situasi semacam ini bermuara pada penurunan kualitas komunikasi politik yang dilakukan, sebab budaya pemilu akhirnya diarahkan secara daring. 

“Bukan berarti periode tiga tahun terakhir ini buruk, periode tiga tahun ini mendapatkan obstacle berupa Covid-19. Daya pikat komunikasi yang dilakukan secara online, kualitasnya jauh di bawah pertemuan offline,” ujarnya. 

Senada dengan pendapat ini, Imam Budiman, akademisi Hubungan Internasional FISIP Unpas turut pula menilai bahwa pelaksanaan pemira yang beriklim online kurang memberikan ‘gaung’ dan euforia. Di luar pertimbangan efektivitas dan keamanan, skema Pemira 2023 dirasa kurang dalam memberikan stimulus politik sehingga mematikan partisipasi mahasiswa. Namun, Imam pun tak menutup mata terhadap kondisi mahasiswa FISIP yang bisa dibilang apatis. Pernyataan ini berasal langsung dari pengalamannya sebagai akademisi yang banyak bersinggungan dengan kegiatan kemahasiswaan. 

“Dalam kegiatan apapun yang dilakukan di kampus, bisa dibilang hampir 70-80% partisipasi dari mahasiswanya itu sedikit. Apapun bentuk kegiatannya,” tambah Imam. 

Pernyataan tersebut tak lepas dari kondisi mahasiswa FISIP yang menurutnya cenderung mempersepsikan kegiatan kampus sebagai acara yang tak penting dan tak menarik. Kurangnya literasi informasi juga menjadi alasan terbesar dari rendahnya partisipasi mahasiswa FISIP dalam berbagai bidang kegiatan kemahasiswaan. 

Adapun, Ridho, ketua KPUM FISIP merasa bahwa tingginya persentase golput pada pemira 2023 diakibatkan oleh timing pelaksanaan yang tidak pas. Jangka waktu antara pembentukan KPUM kepengurusan yang baru dengan pelaksanaan Pemira hanya berjarak sekitar dua bulan dan proses Pemira dimulai saat ujian akhir semester. Imbasnya, sosialisasi dan kontak politik secara langsung, jadi tidak memiliki ruang waktu yang cukup dan interaksi amat bergantung pada media online. Ridho turut menambahkan bahwa semula memang terdapat agenda percepatan Pemira yang pada akhirnya batal terlaksana karena kesepakatan bersama. 

“Awalnya, kami berharap Pemira dilaksanakan di bulan Mei. Setelah melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai LKM (lembaga kemahasiswaan -red), muncul keluhan terkait masih banyaknya proker yang belum tuntas. Akhirnya, kami menyelaraskan pelaksanaan Pemira dengan batas terakhir proker LKM,” ungkap Ridho. 

Selain persoalan-persoalan ini, gaya komunikasi partai mahasiswa juga jadi sorotan. Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022 yang memberikan pandangannya soal Pemira 2023 dari kacamata mahasiswa tahun pertama, mengaku belum cocok dengan gaya komunikasi politik yang dilancarkan. 

“Yang mungkin harus dievaluasi adalah lebih ke arah bagaimana cara orang itu mengenal dan tertarik, bukan meminta orang untuk ikut (memilih -red),” kata Rahman saat dihubungi via WhatsApp pada 14 Juli 2023.

Pernyataan selaras juga datang dari Muhammad Rasyid, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022, ia menyampaikan harapannya kepada para pengurus partai untuk mengintensifkan proses pengenalan sejak awal sehingga partai tak hanya gencar unjuk diri jelang Pemira saja. Ia juga memberikan sebuah saran untuk memodifikasi gaya komunikasi menggunakan cara-cara yang lebih bisa diterima Gen-Z, misalnya dengan mengendarai tren terkini. 

“Gak sedikit orang yang gak tahu soal apa itu partai, apa keberfungsian partai, mereka itu ngapain dan apa yang udah mereka lakukan, “ pungkas Rasyid. 

Jalan Tengah: Apa Yang Harus Diperbuat?

Melihat persoalan yang ada, Imam menganjurkan partai mahasiswa untuk membuat kegiatan kepartaian sehingga proses perkenalan tidak sekonyong-konyong terjadi menjelang Pemira saja. Kegiatan ini ditujukkan bagi mahasiswa untuk memberikan pendidikan politik dalam rangka memperkenalkan mahasiswa terhadap fatsun politik yang sudah ditegakkan di FISIP. Di luar itu, ia juga berpendapat bahwa partai harus memunculkan kader berkualitas yang menjunjung tinggi fatsun politik. Hal ini Imam pandang penting sebab mempertimbangkan maraknya preferensi kolegial berbasis kedekatan di tengah tingginya persentase golput, kekuatan partai jadi ancaman. Partai pun akhirnya punya pekerjaan rumah yang besar untuk membenahi ‘citra’.

“Masalahnya nanti kekuatan partai akan tergerus ketika mereka memunculkan kader pimpinan LKM yang tidak profesional,” kata Imam ketika diwawancarai langsung oleh tim Jumpaonline pada Selasa, 11 Juli 2023. 

Teuku pun mengeluarkan pernyataan serupa. Baginya, kinerja yang tak optimal akan menjadi ‘iklan’ buruk yang berujung pada gelombang golput. ‘Iklan’ ini bekerja dengan cara membentuk persepsi buruk yang pada akhirnya diwariskan secara terus menerus. Karenanya, ia menyarankan opsi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengganti anggota yang tak profesional dan pembuatan program kerja terobosan.

“Speed harus dipertahankan karena ini urusannya dengan persepsi publik, dalam hal ini kawan-kawan pemilih selanjutnya,” ia melanjutkan, “mengatasi hal ini bisa dengan cara membuat program yang memang tidak sama dengan program sebelumnya, program yang bagus bisa diteruskan.”

Menurut Teuku, program ini tak perlu muluk-muluk, yang penting konkret dengan tingkat konektivitas dan signifikansi tinggi terhadap mahasiswa. Tujuannya jelas diarahkan untuk mengikat forum dan mencegah tumbuhnya persepsi negatif terhadap Pemira dan kepemimpinan yang tengah berjalan. Di samping dapat meraih atensi publik, secara sekaligus program terobosan juga dapat meningkatkan elektabilitas partai. Ia menyamakan kondisi ini dengan perolehan partai kecil dan menengah yang berhasil melesat maju ke Senayan pada Pemilu 2019 dan menganjurkan hal yang sama pada partai mahasiswa. Kekosongan ‘celah terobosan’ ini amat menguntungkan , terutama untuk partai kecil dan menengah supaya dapat muncul sebagai ‘kuda hitam’ dalam konstelasi politik yang terjadi. 

“Mengapa bisa? Karena (mereka -red) melakukan apa yang publik mau tapi sesuai dengan konsep yang dihubungkan dengan janji kampanye dan timeline masa jabatan,” tuturnya. 

Jikapun program kerja terobosan tersebut tak mencapai taraf kesuksesan yang diinginkan, Teuku melihat bahwa itu bukan sebuah masalah utama. Baginya, merupakan suatu kewajaran jika program terobosan ini belum optimal pada tahap awal pelaksanaan. Yang terpenting adalah persepsi positif publik terhadap wakilnya dapat terbentuk terlebih dahulu.

“Publik akan melihat, ‘oh ternyata dewan kerja loh’,” lanjut Teuku. “bisik-bisik ini akan disampaikan ke anak baru, rekan-rekan yang mau datang.”

Menyoal komunikasi partai yang masih menggunakan teknik ‘serangan fajar’, Teuku tak membenarkan. Namun, partai bisa membidik bakal pemilih kritis lewat cara lain. Pasalnya, pemilih-pemilih kritis lebih cenderung melarikan diri ke lembah golput. Pengembangan gaya baru dalam membidik pemilih perlu menjadi perhatian partai untuk mengambil suara-suara yang hilang akibat penggunaan teknik ‘serangan fajar’. 

“Partai yang lain gak usah pake gaya ini bisa kok. Suara yang hilang atau tak terjangkau gara-gara pola ini bisa diambil. Mirip daerah pemilihan, jadi kumpulan yang dikasih treatment pemaksaan dan segala macamnya, bisa diambil,” kata Teuku. 

Baik Imam maupun Teuku, keduanya lebih menyukai pelaksanaan Pemira secara luring. Merespons preferensi ini, Ridho sempat menyinggung usulan untuk melaksanakan Pemira secara hybrid. 

“Ini sebetulnya usulan kemarin juga, pemilihnya dapat offline, namun secara sistem online,” pungkas Ridho. 

Akhir kata, melihat situasi yang terjadi, banyak pekerjaan rumah yang menuntut segera diselesaikan demi menjamin proses demokratisasi yang sehat di lingkungan FISIP. Golput adalah indikasi interseksi masalah dari berbagai aspek yang perlu dibedah untuk kemudian dirumuskan jalan tengah terbaik demi mendorong mahasiswa agar mau dan mampu dalam bersuara. 

*) Perhitungan data persentase golput tahun 2021 dan 2022 merupakan selisih antara angka 100% (total nilai) dikurangi persentase pemilih yang menyalurkan hak suara, dengan cara membagi jumlah pemilih dengan total DPT yang dikalikan 100%. Data tahun 2023 diperoleh lansung dari sistem e-voting pemira atas persetujuan KPUM. Data tahun 2021 dan 2022 diperoleh dari surat keputusan yang diakses via instagram KPUM.

RIZKY RAHMALITA

Tim Liputan: RIZAL FAUZAN, RIZKY RAHMALITA

Editor: R.SABILA FAZA