Laman depan site FIKP Unpas.
Laman depan site FKIP Unpas.

Tamansari,  Jumpaonline – Menjelang Ujian Tengah Semester (UTS) pada 1 sampai 14 April 2014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpas membuat kebijakan perihal syarat mengikuti UTS. Setiap mahasiswa FKIP yang akan mengikuti UTS wajib membayar lunas Dana Pendidikan dan Pembangunan (DPP).

Hal itu menuai komentar dari mahasiswa FKIP. Arief Rangga Mulyana, mahasiswa Pendidikan Biologi 2011 merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. “Kenapa harus 100 persen? Padahal kan semester genap aja belum selesai kita juga ga akan kabur kok,” ujarnya saat ditemui ketika hendak antre bayar DPP.

Menurut Ani Setiani, Wakil Dekan II FKIP yang menangani bagian keuangan menyebutkan tujuan dari kebijakan tersebut untuk mendisiplinkan mahasiswa agar taat administrasi. “Kebijakan ini dibuat agar mahasiswa tidak kebablasan dalam hal pembayaran DPP,” ujarnya saat ditemui pada hari Kamis, 27 Maret 2014.

Ani juga mengungkapkan bahwa fakultas tetap melayani advokasi bagi mahasiswanya yang belum bisa melunasi DPP 100 persen. Namun, sebelum melakukan advokasi mahasiswa dituntut untuk membayar uang DPP minimal 250 ribu rupiah. “Istilahnya biar ada pemasukan dulu meskipun tidak bisa membayar lunas,” tambah Ani.

Meskipun begitu, tetap saja hal tersebut memberatkan mahasiswa. Mereka harus antre advokasi untuk dapat mengambil  kartu UTS pada hari terakhir penukaran kartu UTS. Apabila ada mahasiswa yang telat mengambil kartu , maka tidak bisa mengikuti UTS semester genap.

MUTIA NURFITRIANA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *