PRAKTIK INTOLERANSI MEMPECUNDANGI JARGON “KEBEBASAN AKADEMIK”

 

Karikatur intoleransi (ressay.wordpress.com)

Karikatur intoleransi (ressay.wordpress.com)

Di tengah bisingnya perbincangan politik elektoral 2014 ada masalah memprihatinkan yang gagal diatasi oleh pemerintahan pada periode sebelumnya, yaitu pelanggaran hak sipil terutama masalah pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan KBB, hasil dari survei yang dilakukan SETARA Institute, menunjukkan selama tahun 2013 telah terjadi 222 peristiwa pelanggaran KBB dengan 292 bentuk tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Angka pelanggaran tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan 80 peristiwa pada tahun 2013. Masih dalam temuan yang dilaporkan SETARA Institute, dari 292 bentuk pelanggaran KBB, terdapat 117 tindakan yang melibatkan para penyelenggara negara.

Terminologi “pelanggaran oleh negara” mengacu pada disiplin hak asasi manusia yang tertulis dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya UU No. 12/ 2005. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara yaitu:  (a) tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan,pembedaan,campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyaki