Reward dari Sebuah Kewajiban

Wordpress

WordPress

Apa itu hak dan kewajiban? Sudahkah kita mendapatkan dan melaksanakannya dengan baik? Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ungkapan tersebut, bahkan saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, pertama, maupun menengah. Pada pelajaran kewarganegaraan sering kita bahas berulang kali apa itu hak dan kewajiban. Namun sudahkah kita paham benar makna dari hak dan kewajiban tersebut? Tak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya hak adalah reward dari kewajiban yang sudah kita laksanakan. Contohnya saja dalam kasus pajak. Orang yang tidak membayar pajak seharusnya tidak mengkritik jalanan yang rusak karena jalan merupakan infrastruktur yang perawatannya menggunakan dana pajak. Sehingga, saat kita melakukan kewajiban kita dengan membayar pajak maka kita akan mendapat hak yaitu menikmati jalanan yang mulus.

Mungkin kita lupa akan hal tersebut, namun kalimat “sudahkah kita membayar pajak bulan ini?” Sepertinya nyaris tidak asing di telinga kita, papan reklame di pinggiran jalan, iklan yang terus ramai di pertelevisian, radio, serta stiker yang tertempel di angkutan umum sering mengingatkan kita untuk melakukan wajib pajak. Banyaknya media untuk mengingatkan hal tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat taat pajak di negara kita.

Salah satunya Cahyo, 29 tahun, pria asal Semarang yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung ini memilih untuk tidak rutin membayar pajak. Alasannya adalah kepercayaan, santernya pemberitaan mengenai Gayus dan makelar pajak lainnya membuat pria ini lebih memilih memberikan sebagian gajinya ke salah satu panti asuhan di kota Bandung. “Lah, dari pada uang kita dimakan koruptor dan tidak disalurkan untuk kepentingan banyak orang, mending saya kasih buat yang butuh,” ucap Cahyo saat ditemui di tempat kerjanya pada 5 Desember 2013.

Hal senada juga diutarakan oleh Eni, 49 tahun, seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung. Sebenarnya ia tidak ingin membayar pajak, namun karena sistem penggajian yang diatur yayasan rumah sakit sudah otomatis melakukan pemotongan pajak, ia pun merelakan sebagian gajinya untuk masuk dalam wajib pajak. “Mudah-mudahan uang saya dipakai untuk infrastruktur kota dan hal kesejahteraan, bukan di korupsi sama orang ga jelas,” ucapnya.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pada para pengelola pajak membuat sebagian besar masyarakat lupa akan pentingnya peran mereka dalam membantu pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar. Bukan tak ada kegiatan yang mengajak atau himbauan yang dilakukan berbagai institusi maupun komunitas. Akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang tidak mudah untuk kembali melihat hal positif yang sudah dihasilkan dari uang pajak.

Pada Maret 2013, menurut survey kecil yang saya lakukan pada 100 mahasiswa Universitas Pasundan jurusan Ekonomi, yang masih memiliki orang tua aktif kerja (belum pensiun) 122 diantaranya jarang membayar pajak, 54 rutin membayar pajak, dan 24 tidak membayar pajak. Hasilnya memang belum akurat, melihat sampel yang diambil tidak sebanding dengan masyarakat yang masih aktif kerja di kota Bandung. Namun kita dapat analisa secara kasar, apabila 100 mahasiswa di setiap universitas di Bandung memiliki orang tua aktif tanpa taat pajak sekitar 10% maka betapa besar uang yang tidak dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan sosial kota tersebut.

Anggaran pendidikan, perawatan infrastruktur, anggaran sosial, dan kesejahteraan merupakan bagian dari tanggungan pajak yang seharusnya kita bayar. Sebagai masyarakat yang peduli akan sebuah kemajuan wilayah kota dan negaranya. Jika Cahyo dan Eni merupakan contoh masyarakat yang tak mentaati pajak, Reni mungkin salah satu masyarakat taat pajak yang masih memberikan kepercayaannya pada pemerintah, sebagai aparatur negara yang mengurusi kelangsungan berdirinya negara Indonesia.

“Saya percaya masih ada orang amanah yang akan membuat Bandung kembali nyaman dengan penggunaan uang pajak,” ucapnya saat ditemui di salah satu acara komunitas pada 7 Desember 2013. Ia juga menuturkan bahwa jika tidak membayar pajak dengan alasan kecewa bisa membuat kota lebih baik, maka ia akan ikut berhenti membayar pajak namun jika tidak, ia akan terus membayar pajak dengan harapan kotanya akan kembali nyaman dan ia pun menjadi orang yang bertanggung jawab. “Setidaknya saat saya menerima hak saya dan tidak menganggap hak itu sebagai hutang, tapi reward dari kewajiban,” katanya.

DWI REINJANI

Penulis adalah Dewan Pertimbangan Organisasi LPM Jumpa Unpas

 

No Responses

Tinggalkan Balasan