Melampaui Batas

Istimewa

Istimewa

Orang yang berbicara tentang lokalitas mengandaikan adanya tapal batas. Dengan merentangkan demarkasi imajiner, dibayangkanlah semacam domain-domain politis dan kultural: “yang lokal” dan “yang nasional” atau “yang lokal” dan “yang global”. Dengan begitu, manusia seperti singa yang suka memancarkan air seni di titik-titik tertentu untuk menandai batas-batas wilayah kekuasaannya sekaligus memberikan semacam aba-aba kepada setiap pendatang yang hendak memasukinya. “Di sini” ada “orang dalam”, “di sana” ada “orang luar”. 

Cukup lama kita berfikir seperti itu dalam upaya melihat kebudayaan. Dalam hal ini, barangkali sejak zaman Ki Hajar Dewantara, istilah “daerah” dan “nasional” menjadi sangat signifikan dalam formulasi gagasan tentang kebudayaan. Dengan sejenis logika biner (binary logic), “kebudayaan nasional” antara lain dirumuskan sebagai “puncak-puncak kebudayaan daerah”, seperti halnya “bahasa nasional” antara lain dirumuskan sebagai ranah linguistik yang dapat diperkaya oleh “bahasa daerah”. Begitu pula di satu pihak ada “sastra Indonesia” sedang di pihak lain ada “sastra daerah”. Jika harus diteruskan, pembelahan seperti ini tentu akan sangat panjang. 

Kini banyak orang yang meneruskan diskusi tentang lokalitas. Soalnya kini, apakah garis batas itu merupakan  titik akhir ataukah titik tolak? 

Dalam konteks historis, gagasan tentang “yang nasional” di tempat kita jelas lahir dari suatu kreativitas intelektual untuk merumuskan diri sendiri sebagai negasi terhadap rumusan identitas yang ditanamkan oleh imperialisme Eropa. Secara kreatif orang Indonesia membayangkan adanya sesusun domain bersama dan sebentuk identitas bersama yang disebut “Indonesia”. Betapapun kaburnya formulasi tentang keindonesiaan (dan kedaerahan, sebetulnya), sebagaimana yang antara lain tercermin dari polemik kebudayaan pada dasawarsa 1930-an, kehendak untuk merumuskan diri sendiri itu kian tegas terutama melalui Spirit Bandung pada dasawarsa 1950-an yang menandai bangkitnya bangsa-bangsa baru di kawasan Asia dan Eropa.

Telaah Edward Said menjadi sangat relevan dalam hal ini. Misalnya, dalam esainya, “Yeats and Decolonization” yang dimuat dalam bungarampai Nationalism, Colonialism and Literature (1990) suntingan Seamus Deane, ia menandai dua momen penting dalam proses gerakan kebangsaan: momen nasionalis (nationalist) dan momen liberasionis (liberationist). Pada momen pertama, upaya kolektif terarah pada penegasan jati diri bersama sebagai resistensi atas imperialisme, sedangkan pada momen kedua upaya kolektif terarah pada pemerdekaan subjek yang dulu terjajah setelah mengalami dekolonisasi.

Hal ini amat penting manakala kita, sebagaimana Said, menyadari adanya hal yang sesungguhnya paradoksal dalam setiap nasionalisme. Para penganjur nasionalisme, hingga batas tertentu, dapat dikatakan sebagai anak-anak imperialisme itu sendiri. Mereka terdidik, terlatih dan terasuh dalam tata kehidupan yang dimapankan melalui imperialisme. Tidaklah mengherankan jika pada gilirannya, ketiga ketergantungan pada imperium asing yang begitu lama mengeksploitasi negeri mereka, seringkali mereka seakan hanya menggantikan tempat yang dulu diduduki oleh kaki tangan imperialisme. Gagasan-gagasan tentang “yang nasional”, misalnya, acapkali terasa sebagai rintangan baru bagi ungkapan-ungkapan yang disebut —dari perspektif pusat kekuasaan— “provinsialis” atau “kedaerahan”. Namun, pada saat yang sama, di lingkungan yang disebut “daerah” pun acapkali timbul kecenderungan serupa: pemapanan suatu ragam bahasa daerah, misalnya —yang sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman imperialisme itu sendiri—, tidak mustahil ikut menghambat ungkapan-ungkapan yang disebut “dialek”.

Sekadar contoh, kita dapat memperhatikan kedudukan karya sastra dalam bahasa daerah atau bahasa etnis. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat sejumlah penulis yang berkarya dalam bahasa Sunda, dan ada pula yang berkarya dalam bahasa Tionghoa. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terdapat penulis yang berkarya dalam bahasa Jawa, sebagaimana di Bali dan Lampung terdapat penulis yang berkarya dalam bahasa daerah masing-masing. Di antara mereka ada yang pada saat yang sama juga menulis dalam bahasa Indonesia (Acep Zamzam Noor adalah salah satu contohnya). Namun, sejauh ini, keberadaan mereka seakan-akan dilihat sebagai domain yang berada di luar kerangka sastra Indonesia.

Selama zaman Orde Baru, sebagai contoh lainnya, mungkin tak banyak orang Indonesia yang mengenal atau memperhatikan Lin Wan Li. Ia lahir, besar dan tinggal di Bandung, dan menulis cerita pendek dalam bahasa Tionghoa. Bukunya terbit di Hong Kong. Saya sendiri baru bertemu dengan pengarang itu akhir-akhir ini dalam sebuah forum diskusi kecil yang diselenggarakan oleh Komunitas Sastra Tionghoa Indonesia. Selama lebih dari tiga dasawarsa, pengarang Indonesia yang menulis dalam bahasa Tionghoa tidak mendapatkan saluran yang leluasa untuk mengumumkan tulisannya di sini, sekalipun mungkin untuk komunitasnya sendiri, sehingga harus mencari jalan yang lebih sulit dari rekan-rekan senegerinya. 

Sekarang, di permulaan abad ke-21 ini, kiranya kita sedang berada pada suatu masa ketika gagasan-gagasan kebudayaan yang begitu lama cenderung dianggap lumrah ditinjau kembali. Untuk meminjam rumusan masalah dari Homi K. Bhabha dalam bukunya, Locations of Culture (1994), kita menyadari bahwa konsep tentang kebudayaan nasional sesungguhnya berada dalam proses redefinisi.

Dalam upaya melakukan “redefinisi” itu, sedikitnya ada tiga hal yang kiranya perlu ditekankan. Pertama, konsep tentang kebudayaan (nasional, daerah, dst.) tidak lagi dilihat sebagai konsep yang monolitik dan baku. Niscaya ada banyak kontribusi yang terlibat dalam proses formasi kebudayaan itu, dan proses itu sendiri tidak pernah berhenti. Kedua, niscaya ada kompetisi, baik secara laten maupun secara manifes,  di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam perumusan dan penyebarluasan wacana kebudayaan dan kesastraan. Ketiga, kian banyak orang yang menyadari batas-batas gagasan etnosentris dan Indonesiasentris. 

Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan “melampaui batas” yang biasanya mengandung konotasi negatif. Namun, dalam konteks diskusi kita hari ini, ungkapan tersebut sesungguhnya dapat dipakai untuk menggambarkan kecenderungan pokok dalam perubahan budaya dewasa ini: batas-batas yang dibayangkan dalam narasi kebudayaan Indonesia kini barangkali cenderung dilampaui, dan bukan dijadikan pagar, untuk menjajaki bentuk-bentuk baru dalam berbagai karya kreatif, tak terkecuali sastra. Sejauh mana kita sanggup, dan dimungkinkan, untuk melampaui batas-batas kultural, sosial dan politik yang selama ini dibayangkan dalam narasi-narasi besar kebudayaan? Sejauh mana proses kreatif di berbagai bidang bisa turut membuka peluang bagi pertautan antarbudaya?

HAWE SETIAWAN
Freelance columnist, Lecturer at Pasundan University, Ph.D student of ITB

No Responses

Tinggalkan Balasan