Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang dinilai terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Salah satu kebutuhan pokok yang menjadi sorotan ialah minyak goreng yang ironisnya mengalami kelangkaan (Asep Sonny Sonjaya\JUMPAONLINE)

Kenaikan bahan pokok menuai protes dari banyak pihak, mengingat bahwa kebutuhan terhadap bahan-bahan tersebut sangatlah tinggi di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kebutuhan terhadap bahan pokok memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat terlebih lagi di masyarkat menengah ke bawah. Pada saat harga kebutuhan pokok naik, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah  mengeluh karena tidak mampu membeli atau memenuhi kebutuhan tersebut. Kenaikan ini dipicu oleh beragam faktor diantaranya kekurangan stok pangan, kekeringan, serangan hama, distribusi tidak merata serta penimbunan barang.

            Besarnya pengaruh kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap perekonomian masyarakat ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan demo di istana Negara yang kemudian berpindah ke gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin, 11 April 2022 sebagai upaya demokrasi dengan mengajukan beberapa tuntutan salah satunya mengenai kenaikan kebutuhan pokok. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang dinilai terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Salah satu kebutuhan pokok yang menjadi sorotan ialah minyak goreng yang ironisnya mengalami kelangkaan di negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit yang terbesar di dunia.

            Minyak goreng mengalami kelangkaan, dan jika tersedia di swalayan pun dijual dengan harga yang sangat tinggi bisa dua kali lipat dari harga normalnya. Menelisik lebih jauh, kenaikan harga minyak goreng ini dinilai wajar mengingat adanya gangguan logistik karena penyebaran pandemi Covid-19, volume sawit semester dua menurun, permintaan CPO naik untuk industri biodiesel serta harga minyak internasional naik secara signifikan. Sehingga, Indonesia juga ikut terdampak dalam kenaikan harga minyak goreng.

            Namun, kenaikan harga ini tidak diimbangi dengan ketersediaan stok dari produsen sehingga menyebabkan minyak langka. Kelangkaan inilah yang tidak wajar dan perlu diatasi pemerintah, hal ini juga selaras dengan tuntutan mahasiswa yang menekankan pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengatasi oknum penimbun minyak goreng, dan penyelundupan ke luar negeri karena dinilai mendapatkan keuntungan yang lebih besar hingga kepanikan dari warga yang membeli minyak goreng lebih dari kebutuhan sehingga menjadi faktor eksternal yang harus dievaluasi bersama-sama.

            Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga harus turut serta dalam mengatasi kelangkaan ini. Kesadaran dalam diri masyarakat harus tumbuh untuk tidak membeli minyak goreng berlebihan, kemudian dari sisi masyarakat sebagai produsen minyak goreng agar tidak menjual minyak goreng ke luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, kelangkaan ini perlu diatasi secara bersama-sama  baik dari pemerintah dan masyarakat.

            Aksi demo yang dilatarbelakangi permasalahan penting di atas dipertanyakan esensinya oleh publik karena menuai kontrovesi, mengingat adanya pengeroyokan kepada Ade Armando, Dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok dan babak belur hingga dilucuti pakaiannya oleh oknum yang diduga bukan berasal dari kelompok mahasiswa. Situasi tidak kondusif ini juga diawali dari pengunjuk rasa yang melempar batu kepada petugas, tindakan tidak terpuji ini ditindak tegas oleh kepolisian dengan mengerahkan kendaraan taktis water cannon dan menembakkan gas air mata ke arah massa yang mulai anarkis.

            Buntut aksi dari mahasiswa ini dinilai tidak efektif karena menuai kericuhan dan kekerasan, mengingat lagi bahwa tuntutan untuk menstabilkan kebutuhan bahan pokok telah diupayakan pemerintah dengan menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Meski ternyata kebijakan ini dinilai tidak efektif, pemerintah terus berupaya dengan mencari oknum yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya tersangka Indrasari Wisnu Wardhana,  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan dan tiga tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan swasta, yakni Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), serta Togar Sitanggang, General Manager di General Affair PT Musim Mas.

 

ASEP SONNY SONJAYA

Pemimpin Redaksi Jumpa Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.