Tangkapan layar Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat memaparkan materi pada kegiatan Peluncuran Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung 2021dan Diskusi Stadium Generale Kalabahu 27 yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 17 Januari 2022. (Isny F. Saputri/JUMPAONLINE)
Tangkapan layar Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat memaparkan materi pada kegiatan Peluncuran Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung 2021dan Diskusi Stadium Generale Kalabahu 27 yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 17 Januari 2022. (Isny F. Saputri/JUMPAONLINE)
Tangkapan layar Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat memaparkan materi pada kegiatan Peluncuran Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung 2021dan Diskusi Stadium Generale Kalabahu 27 yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 17 Januari 2022. (Isny F. Saputri/JUMPAONLINE)

Bandung, Jumpaonline – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung adakan kegiatan Peluncuran Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2021 dan Diskusi Stadium Generale Kalabahu ke-27 dengan tema Belajar, Berkawan, dan Berjuang Bersama Rakyat Menghadapi Otoritarianisme. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 17 Januari 2022.

Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memaparkan seputar sejarah LBH, gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh YLBHI, serta perjuangan yang sudah diperjuangkan. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak LBH harus siap beraksi menggunakan segala kemampuan hukumnya.

“Anak LBH harus siap sebagai pengacara, harus siap menggunakan kemampuan hukumnya, beraksi menggunakan mekanisme peradilan, serta menggunakan argumentasi hukum di ruang-ruang peradilan,” ujarnya.

Sementara itu, Lasmana Thalia, Ketua LBH Bandung menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2021 ada sekitar 134 kasus berupa konsultasi, asistensi, maupun pendampingan hukum. Secara spesifikasi beberapa aspek atau segmentasi kasus tersebut yaitu seputar masyarakat umum serta isu lain seperti perempuan dan anak, buruh, masyarakat miskin kota, sipil dan politik, tokoh agama, juga kasus-kasus agrarian dan lingkungan. Ia pun mengatakan berdasarkan pendampingan kasus tersebut bisa disimpulkan situasi HAM dan pelanggaran HAM di Jawa Barat masih banyak terjadi, namun yang paling tinggi adalah penyempitan demokrasi.

“Di berbagai sektor terjadi kriminalisasi dan ancaman terhadap pembela HAM maupun masyarakat sipil, penyempitan ruang demokrasi, pembungkaman suara, serta penghalangan terhadap pembelaan hak-hak masyarakat,” ungkapnya.

Selaras dengan dua pembicara lainnya, Tri Joko Heriadi, Ketua Asosiasi Jurnalis Independen Kota Bandung mengatakan bahwa kita bisa membaca watak pemerintahan hari ini, yaitu sebuah kelatahan, apa yang dilakukan oleh pusat akan terjadi juga di daerah. Ia juga mengatakan, catatan akhir tahun LBH memberi peringatan keras bahwa otoritarianisme kekuasaan politik yang terkonsentrasi di pemimpin akan semakin kuat.

“Otoritarianisme yang semakin menguat bisa kita baca bahwa pusat semakin memaksakan banyak hal, tidak bisa dilawan dengan melakukan pendekatan yang sama, mungkin masalah yang semakin meningkat ini harus dibarengi dengan penguatan basis di daerah pinggir, tidak hanya bersifat sentralistik di Kota Bandung tapi juga mulai merambat ke wilayah Jawa Barat lainnya,” pungkasnya.

ISNY FEBRIYANTI SAPUTRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.