Ariel Heryanto: Kemenangan Moralitas Kapitalisme?

Hilangnya nilai-nilai transendental di Indonesia akan digantikan oleh nilai sekularis ini memang sedang ramai diperbincangkan. Di satu pihak, kalau kita ke Jakarta, kehidupan kemewahan orang kaya di sana sudah luar biasa. Kenikmatan mengonsumsi hal yang duniawi itu luar biasa, dan bukan hanya jumlah atau nilai ekonomi saja. Tapi obsesi psikologis terhadap kemewahan itu juga luar biasa. Di pihak lain, harus diakui terutama 5 tahun terakhir tahun 1992, persoalan keagamaan juga mengental dengan kuat.

Saya kira saya tidak setuju kalau nilai keagamaan sudah merosot. Justru sekarang semangat itu luar biasa, dan bahwa itu tidak merata itu masalah lain. Dan rupanya dua hal itu saling berkait, dalam pengertian: mengentalnya keagamaan ini sebagai reaksi yang sadar terhadap nilai sekular yang ada. seperti jumlah penerbitan buku keagamaan sudah luar biasa, nampak rak-rak di toko buku banyak buku agama.

Tahun 1976 tidak seperti sekarang. Ceramah-ceramah keagamaan juga sudah luar biasa. Tentu saja tidak lagi monolitik, ada yang lebih intelektual, mistis, sufi macam-macam. Dan tidak setuju kalau nilai agama tidak muncul tapi saya setuju nilai sekular itu menguat. Jadi, keduanya sangat bersaing. Bahkan kadang bersatu. Dalam arti, mereka yang mengonsumsikan nilai keduniawian itu pakai lambang-lambang agama.

Seperti hari besar agama juga dirayakan dengan hal material yang sangat mewah sekali. Yang dikhawatirkan adalah hal yang material yang mempunyai posisi kuat. Kalau kita perhatikan ini ada dasarnya. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, pertumbuhan kehidupan industrial dan kapitalisme mengalami kelancaran, kemapanan, dan kemenangan luar biasa. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat global, apalagi dengan runtuhnya negara-negara sosialis yang menjadi musuhnya kapitalisme. Itu semakin dominan hal-hal yang justru menghembus-hembuskan gairah kehidupan materialistic, karena produksi amat sangat tergantung pada konsumsi.

Nasionalisme nampak sangat merosot sekarang. Di banyak negara konflik-konflik utama bukan antarbangsa lagi. Banyak peperangan bukan antarbangsa lagi dan banyak kerja sama bukan lewat kesatuan bangsa lagi. Sekarang ini orang Indonesia di Jakarta lebih banyak temannya yang non-Indonesia. Selera parfum, merek bajunya, tamasyanya bukan soal bangsa lagi. Tapi, kalau soal agama jelas sangat kuat. Kalau masalah nasionalisme justru tidak, kecuali di beberapa tempat yang sedang kemelut seperti di negara Balkan, Timur Tengah, juga Timor Timur.

Dan untuk soal nasionalisme ini, konsumsi produk-produk asing tidak seimbang.seringkali kapitalisme berkembang melintasi batas negara dan tidak mempedulikannya. Dan, yang miskin ini di negara berkembang payah. Dalam hukum kapitalisme, ekonomi pasar, tidak dipersoalkan lagi warga negara atau bangsa apa, tapi yang terpenting bisa beli atau tidak. Dan yang terpenting: mengapa hal itu terjadi? Karena, dalam dunia ekonomi yang berlaku adalah hukum permintaan dan penawaran. Jadi tidak ada persoalan kita warga negara apa.

Di Indonesia dahulu ada persaingan antara pengusaha dan politikus, antara politisi dan para pemilik modal. Sejak Orde Baru naik panggung politik, akhir tahun 60-an, hampir semua wilayah kehidupan diatur oleh negara. Bukan Cuma hukum dan mencetak uang, atau urusan pajak, tapi juga sampai dalam kampus. Soal rambut gondrong pun diatur oleh negara. Mulai tahun 90-an, kalau kita perhatikan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1994. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 20 saja telah diatur sama sekali wilayah-wilayah produksi yang seharusnya diatur oleh negara diserahkan pada swasta. Artinya, di sini bahwa negara sudah tidak bisa lagi mengatur, yang mengatur akhirnya pemilik modal. Dan, yang mempunyai modal tidak mempunyai negara, juga mereka tidak peduli kewarganegaraan kita. Jadi seperti yang selalu menjadi musuh mahasiswa militer, pemerintah yang sering disoraki mungkin nanti bergeser ke pemilik modal.

Artinya, di sini ideologi kapitalisme ataupun global sudah tidak ada saingan. Tapi untuk secara moral, etik, mereka masih harus berusaha. Kapitalisme sudah menang secara ekonomi dan sekarang secara politik, dan hal itu belum cukup. Mereka masih harus diterima, dianggap benar. Bahkan kalau bisa, dipuja-puja secara moral, etik, estetik ahwa yang namanya pasar bebas itu yang baik. Sekarang ‘kan belum, orang masih bicara kebajikan, dosa. Dan kapitalisme tidak mengerti itu. Nah, di sini mereka akan berusaha menggantikan nilai ini.

Moral itu tidak pernah netral. Setiap zaman memiliki kekuasaan dan penguasa yang menciptakan moralitas yang mendukung kekuasaannya. Dari zaman raja-raja, perbudakan itu ada, karena moralitas yang mendukung perbudakan itu ada. dan itu secara historis menarik, karena apa? perbudakan itu dimenangkan karena sebelumnya zaman barbar kalau kalah perang itu bunuh musuh, muncul moralitas untuk ‘memperingan’ hukuman satu dua tingkat di bawah kematian. Ya, perbudakan itu. itu dulu dianggap lkuhur. Jadi, setiap kekuasaan bisa berlangsung hegemoni bila didukung tidak saja secara ekonomis, tapi juga segala bidang, baik etik maupun estetik.

Mengenai Indonesia sendiri, pemerintah sebagai pemilik kebijakan makro yang diharapkan dapat mengatur stabilitas ekonomi – terutama terhadap pemilik modal besar – ternyata selain bersaing juga bekerja sama. Itu terjadi karena mereka saling membutuhkan. Walaupun ada keinginan untuk menyejahterakan rakyat – yang tentunya menempatkan para pemilik modal sebagai minoritas – tetap sulit. Karena, ternyata pengusaha Cina yang pada tahun sebelum 80-an sangat berkuasa. Sekarang, sudah bekerja sama dengan pribumi dan pemerintah. Karena baik pengusaha non-pribumi maupun pribumi sekarang sudah sama-sama cerdas dan kalau itu dipisahkan tidak akan jalan. Mereka sekarang memang saling membutuhkan. Itu yang sekarang terjadi, tapi jumlahnya tetap minoritas.

Tulisan ini adalah hasil wawancara Henri dan Mulyadi dengan Ariel Heryanto, antropolog dan budayawan, mantan dosen Universitas Satya Wacana. Telah diterbitkan di Tabloid Jumpa Edisi 4, tahun 1996 dengan tajuk “Demokrasi Ekonomi: Hanya Teori!”