Sekitar seratus lima puluh demonstran mahasiswa FKIP berdemonstrasi di depan Gedung FKIP. (Muhammad Dhani Winharso/Jumpaonline)
Sekitar seratus lima puluh demonstran mahasiswa FKIP berdemonstrasi di depan Gedung FKIP. (Muhammad Dhani Winharso/JUMPAONLINE)

Tamansari, Jumpaonline – Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpas menggelar aksi demonstrasi di depan gedung FKIP pada Senin, 16 Juni 2014. Aksi ini adalah bentuk tuntutan dari seluruh mahasiswa FKIP agar pihak dekanat mengabulkan empat tuntutan mahasiswa FKIP.

Tuntutan yang disebutkan adalah menolak kenaikan harga Semester Pendek (SP) dari Rp. 150.000,- menjadi Rp. 225.000,- per mata kuliah, menghapuskan kebijakan pembayaran 65%  bagi mahasiswa semester sembilan yang nol SKS, menghapuskan biaya UTS dan UAS, adanya transparansi keuangan di FKIP, dan mengenai transparansi keuangan fakultas. Transparansi keuangan di sini yaitu keuangan mengenai dana Kuliah Praktik Bermasyarakat (KPB) bagi mahasiswa semester tujuh.

“Kita butuh transparansi alur keuangan KPB yang tiap tahun meningkat, sedangkan fasilitas yang diterima masih sama saja,” ungkap Rizky Benediktus, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP.

Setelah satu jam aksi demo berlangsung, akhirnya Wakil Dekan III FKIP, Aziz Lukman Praja, turun ke lapangan untuk menanggapi aksi tersebut. Menurut penuturan Koordinator Lapangan demo, Sumantri, Wakil Dekan III FKIP menjanjikan adanya dialog mahasiswa yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juni 2014 pukul satu siang di gedung FKIP.

Mengenai kenaikan harga SP, pihak dekanat mengatakan bahwa sebenarnya hal tersebut adalah kebijakan dari rektorat. Adapun batas kenaikannya dari Rp. 175.000,- sampai Rp. 225.000.

“FKIP akhirnya memilih yang paling murah, yaitu Rp. 175.000,- per mata kuliah, itu pun surat keputusannya baru keluar hari Kamis,” jelas Sumantri kepada Jumpaonline.

Sumantri berharap dengan adanya aksi demonstrasi, pihak dekanat bisa lebih tanggap terhadap tuntutan-tuntutan yang memberatkan mahasiswa.

“Kita berencana akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan kami tidak dikabulkan,” tutup Sumantri di akhir wawancara.

ELIA NURINDAH SARI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *